Pemerintahan Resmi Aung San Suu Kyi Dikudeta, PBB Kutuk Keras Aksi Militer Min Aung Hlaing

PR BEKASI - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memberikan kritik keras terhadap aksi kudeta militer di Myanmar.

Dirinya megutuk tindakan militer Myanmar yang melakukan penahanan terhadap Presiden Myanmar Win Myint, Aung San Suu Kyi, dan sejumlah pimpinan politik Myanmar lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, Minggu, 31 Januari 2021 waktu AS atau Senin waktu Myanmar.

Baca Juga: Filipina Tetapkan Hari Hijab Nasional, Sangcopan: Ini Bukan hanya Sepotong Kain, tapi sebagai Cara Hidup 

Dalam pernyatan tersebut, PBB meminta pihak militer dapat menerima hasil pemilu yang telah berlangsung.

"Mendesak pihak miliiter untuk menghormati kehendak rakyat Myanmar," ucap Dujarric.

"Semua pemimpin harus bersikap untuk kepentingan terbesar dalam reformasi demokrasi Myanmar, dengan melakukan dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental," lanjutnya.

Usai melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior di pemerintahan, pihak militer Myanmar mengumumkan status kedaruratan pada Senin, 1 Februari 2021 waktu setempat.

Baca Juga: Satu Kasus Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Australia, Perth Terapkan Lockdown Ketat