Network
PR BEKASI – Petugas kesehatan di 70 rumah sakit dan departemen medis di 30 kota di seluruh Myanmar melakukan mogok kerja pada Rabu, 3 Februari 2021 untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi yang dilakukan oleh junta militer.
Menurut pernyataan dari Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar yang baru dibentuk, junta militer telah menempatkan kepentingannya sendiri di atas populasi rentan yang menghadapi kesulitan selama pandemi Covid-19.
Virus asal China tersebut diketahui telah menewaskan lebih dari 3.100 orang di Myanmar yang menjadikannya salah satu negara dengan pasien meninggal tertinggi di Asia Tenggara.
Baca Juga: Prediksi Tren Teknologi 2021, Pakar Sebut Isu Keamanan Privasi Data Pengguna Akan Jadi Perbincangan
"Kami menolak untuk mematuhi perintah apa pun dari rezim militer tidak sah yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati pasien kami yang malang," kata pernyataan mereka, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters.
Empat dokter yang tak ingin disebutkan namanya mengkonfirmasi bahwa mereka telah melakukan mogok kerja untuk memprotes kudeta yang dilakukan junta militer.
"Saya ingin tentara kembali ke asrama mereka dan itulah mengapa kami para dokter tidak pergi ke rumah sakit. Saya tidak memiliki kerangka waktu berapa lama saya akan terus melakukan pemogokan ini. Itu tergantung situasinya," kata seorang dokter berusia 29 tahun di Kota Yangon.
Baca Juga: Bahaya Anggap Sepele Tersedak Bisa Sebabkan Kematian, Ketahui Cara Penanganannya
Selain petugas kesehatan, diketahui kelompok pelajar dan pemuda juga bergabung dalam aksi mogok kerja yang didukung oleh Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar.
Sampai artikel ini dibuat, pemerintah militer Myanmar masih belum dapat dihubungi untuk meminta komentar atas tindakan mogok kerja para tenaga kesehatan tersebut.
Seperti diketahui, kelompok Junta Militer Myanmar telah melakukan kudeta dengan menahan Pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta beberapa tokoh senior dari Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD).
Mereka menahan Aung San Suu Kyi dan tokoh NLD lainnya sebagai tanggapan atas dugaan kecurangan pemilu dalam pemungutan suara tahun lalu.
Saat ini, kepemimpinan Aung San Suu Kyi diambil alih oleh panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Kudeta terjadi beberapa jam sebelum sesi pertama parlemen baru negara itu dijadwalkan untuk bersidang setelah pemilihan November di mana NLD memperoleh keuntungan besar, memenangkan lebih dari 80 persen suara, meningkatkan dukungannya dari 2015.
Baca Juga: Kontroversi Bupati Terpilih Ternyata WN AS, Bawaslu: Ini Mencederai Sistem Perpolitikan Indonesia
Kudeta tersebut menuai kecaman dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya karena para jenderal yang berkuasa menahan Aung San Suu Kyi dan puluhan pejabat lainnya.***
