Network
PR BEKASI – Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun di New York dipecat karena telah mengkhianati negara oleh junta Myanmar.
Pemecatan dan dicap sebagai pengkhianat membuat Kyaw Moe Tun berjanji akan melawan junta yang kini menguasai Myanmar.
Pemecatan yang Kyaw Moe Tun dapatkan setelah dirinya mendesak negara-negara menggunakan "segala cara" untuk menindak kudeta yang terjadi pada Senin, 1 Februari 2021 terhadap pemimpin terpilih negara itu, Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Anies Baswedan Dapat Prestasi Taraf Internasional, Ferdinand Hutahean: Antek Asing?
Baca Juga: Sambut Bulan Ramadhan, Ketahui Sejarah Rukun Islam ke 3 Ini
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Minggu, 28 Februari 2021.
Televisi pemerintah Myanmar pada Sabtu, 27 Februari 2021 mengumumkan bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara.
PBB tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apapun, kata seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama.
Dengan demikian, Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar Myanmar untuk saat ini.
Baca Juga: Tolak Investasi Miras, Cholil Nafis: Apapun Jenisnya yang Memabukan Itu Hukumnya Haram!
"Kami belum menerima pernyataan apapun mengenai perubahan perwakilan Myanmar di PBB di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, pada Jumat, 26 Februari 2021 memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB agar tidak mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.
Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan mengirim utusan baru untuk PBB, junta akan memicu pertarungan di badan dunia itu yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum PBB.
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini, Andin Kecewa pada Al dan Lebih Percaya Pada Nino
PBB sebelumnya harus menangani klaim berbeda soal perwakilan di badan dunia itu. Pada September 2011, Majelis Umum PBB menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu.
Langkah itu diambil PBB setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Eropa mengakui otoritas baru Libya.
Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB pada Jumat bahwa dia berbicara atas nama pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional."
Para anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan komite tersebut adalah "pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional."
Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional "untuk memastikan kudeta ini gagal."
Dewan Keamanan telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China.***
