Konflik Politik Myanmar Memanas, Hari Ini Para Menlu ASEAN Lakukan Pertemuan Khusus

- 2 Maret 2021, 12:31 WIB
Menlu Retno L.P. Marsudi (kiri) bertemu Menlu Myanmar tunjukkan militer Myanmar Wunna Maung Lwin (kanan), disaksikan Menlu Thailand Don Pramudwinai (tengah)./
Menlu Retno L.P. Marsudi (kiri) bertemu Menlu Myanmar tunjukkan militer Myanmar Wunna Maung Lwin (kanan), disaksikan Menlu Thailand Don Pramudwinai (tengah)./ /Antara/HO-Kemlu RI/pri

PR BEKASI - Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dilaporkan melakukan pertemuan khusus pada hari ini, untuk membahas gejolak politik yang memanas di Myanmar.

Seperti diketahui Myanmar termasuk bagian dari anggota ASEAN bersama Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kamboja, Malaysia, Brunei, dan Vietnam.

Pembicaraan disebut akan membicarakan upaya meredam tindak kekerasan dan membuka pendapat untuk menyelesaikan krisis politik yang terjadi, usai kudeta militer terhadap sejumlah tokoh politik, termasuk pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi yang ditangkap awal bulan Februari 2021 lalu.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut bahwa rekannya sesama anggota ASEAN menyatakan kekecewaannya kepada pihak perwakilan militer dalam pertemuan secara daring tersebut.

Baca Juga: Tolak Izin Investasi Miras, Gus Miftah: Minuman Keras yang Halal Dikonsumsi Cuman Satu

Baca Juga: Cek Fakta: SBY Dikabarkan Sogok Seluruh Kader Partai Demokrat agar AHY Menang, Ini Faktanya

Baca Juga: Sebut Rezim Saat Ini Lebih Parah dari Orde Baru, Gde Siriana: Inti Persoalannya KKN Dinasti

Dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun televisi pada Senin malam kemarin, Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa para perwakilan negara yang tergabung dalam ASEAN akan mendorong upaya dialog antara pihak junta dan Aung San Suu Kyi.

"Mereka perlu bicara, dan kami perlu membantu menyatukan mereka," kata Vivian Balakrishnan seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters, Selasa, 2 Maret 2021.

Seperti diketahui bahwa penggulingan kekuasaan pemerintahan Aung San Suu Kyi terjadi pada 1 Februari 2021 oleh pihak militer, dengan tudingan bahwa telah terjadi kecurangan atas pemilihan umum (Pemilu) November 2020 lalu yang dimenangi oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi pada.

Buntut kudeta militer itu diiringi dengan ditahannya para tokoh politik seperti Aung San Suu Kyi serta sejumlah tokoh politik lainnya di Myanmar.

Baca Juga: Aksi Nekatnya Lompati Flyover Kemayoran Viral hingga Dicari Kepolisian, Marhaenis Fansa Buka Suara

Tindakan terhadap kudeta dan penahanan terhadap sejumlah tokoh politik, kemudian membuat gelombang protes dari masyarakat Myanmar yang turun ke jalan-jalan.

Unjuk rasa dari rakyat Myanmar tidak berjalan mulus, militer dilaporkan sempat menggunakan kekerasan dalam merespons rakyat sehingga dilaporkan membuat jatuhnya korban jiwa.

Hingga kini setidaknya sudah 21 pengunjuk rasa telah tewas sejak kerusuhan dimulai. Sementara itu tentara mengatakan satu polisi tewas.

Para pengunjuk rasa, dengan segala persiapannya, disebutkan mulai berbaris di kota terbesar Myanmar seperti Yangon untuk melakukan demonstrasi besar lainnya. Hal itu menyebabkan pusat perbelanjaan tutup, karena khawatir timbul kerusuhan.

Baca Juga: Berkat Kucing Liar, Pemilik Restoran di Jepang Bangkit dan Terhindar dari Kebangkrutan

Dilaporkan saksi mata bahwa pihak aparat kepolisian turut menembakkan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa di Yangon pada Senin kemarin dan kemudian menyisir jalan-jalan, tampak menembakkan peluru karet.

Indonesia sendiri hingga kini terus mengupayakan selesainya konflik yang terjadi di Myanmar, seperti upaya pertemuan yang dilakukan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada pekan lalu dengan bertemu Menlu yang ditunjuk oleh junta militer Myanmar Wunna Maung Lwin.

Pertemuan yang dilangsungkan di Bangkok tersebut turut disaksikan Menlu Thailand Don Pramudwinai.

Baca Juga: Kerumunan Jokowi dan HRS Beda, Pakar: Permintaan HRS Dibebaskan Tidak Beralasan

Saat itu Retno Marsudi meminta agar konflik di Myanmar dapat diselesaikan berdasar prinsip Piagam ASEAN.***

Editor: Ikbal Tawakal

Sumber: REUTERS


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x