Network
PR BEKASI - Masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai rezim Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu, permasalahan dinasti politik juga tidak terlepas dari anggapan terhadap pemerintahan Jokowi.
Hal itu, salah satunya dinyatakan oleh Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Gde Siriana Yusuf.
Gde Siriana menyampaikan bahwa pada masa peralihan dari orde baru ke orde reformasi sekitar tahun 1998, sampai terjadi aksi demonstrasi karena rakyat melawan KKN yang tengah merajalela di masa rezim orde baru.
Akan tetapi, sampai hari ini masih banyak tokoh negara, pejabat, atau pengusaha yang terlibat dan berinteraksi langsung dengan kegiatan KKN, yang menandakan apa yang diperjuangkan pada masa reformasi 1998 ternyata masih saja menjadi praktik lumrah di tengah masyarakat.
Baca Juga: Berkat Kucing Liar, Pemilik Restoran di Jepang Bangkit dan Terhindar dari Kebangkrutan
Baca Juga: Wulan Guritno Gugat Cerai Adilla Dimitri, Sidang Perdana 18 Maret 2021
Baca Juga: Kerumunan Jokowi dan HRS Beda, Pakar: Permintaan HRS Dibebaskan Tidak Beralasan
Terlebih, ditambahkan Gde Siriana Yusuf, hal itu diperparah dengan adanya dinasti politik.
"Reformasi 98 terjadi karena rakyat melawan KKN yang merajalela di rezim Orde Baru. Hari ini boro-boro KKN-nya lenyap, justru ditambah lagi dengan Dinasti Politik," cuit Gde Siriana, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @SirianaGde pada Selasa, 2 Maret 2021.
