Network
PR BEKASI - Pejabat senior AS dan Rusia memulai kembali pembicaraan tentang meredakan ketegangan antara kekuatan senjata nuklir terbesar di dunia pada Rabu, 28 Juli 2021.
Selain itu, AS dan Rusia juga setuju untuk berkumpul kembali pada September setelah konsultasi informal.
Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov telah memimpin delegasi mereka pada pertemuan misi diplomatik AS di Jenewa.
Kantor berita TASS yang mengutip Ryabkov mengatakan bahwa dia puas dengan konsultasi tersebut.
Baca Juga: Siaga Hadapi Perang Nuklir, Rusia Siapkan Pesawat Anti-Kiamat untuk Selamatkan Vladimir Putin
Selain itu, Amerika Serikat juga menunjukkan kesiapan untuk dialog konstruktif pada pembicaraan tersebut.
Berbekal mandat dari para pemimpin mereka, ini adalah pertama kalinya dalam hampir satu tahun kedua pihak mengadakan pembicaraan stabilitas strategis di tengah gesekan atas berbagai masalah, termasuk kontrol senjata.
Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan yang negara yang memiliki 90 persen senjata nuklir dunia, sepakat pada Juni untuk meluncurkan dialog bilateral tentang stabilitas strategis.
Hal itu bertujuan untuk 'meletakkan dasar bagi pengendalian senjata di masa depan dan langkah-langkah pengurangan risiko'.
Baca Juga: Khawatir Terkontaminasi Radiasi Nuklir, Korea Selatan Siapkan Makanan Sendiri untuk Para Atletnya
"Setelah konsultasi informal yang bertujuan untuk menentukan topik untuk kelompok kerja ahli di babak berikutnya, kedua pihak sepakat untuk bertemu kembali pada akhir September," kata juru bicara Ned Price selaku Departemen Luar Negeri, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Kamis, 29 Juli 2021.
Dia juga menyebut bahwa diskusi tersebut sangat profesional dan substantif.
Selain itu, pihak AS juga membahas prioritas kebijakannya, lingkungan keamanan internasional saat ini.
Dengan prospek pengendalian senjata nuklir baru dan format untuk pembicaraan lebih lanjut.
"Keputusan untuk bertemu lagi menunjukkan bahwa kedua pihak memahami perlunya menyelesaikan sengketa pengendalian senjata," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri.
"Kami tahu kami memiliki tanggung jawab sebagai negara senjata nuklir terbesar untuk menemukan cara meningkatkan stabilitas strategis untuk menghadapi arsitektur kontrol senjata yang memburuk," kata pejabat tersebut.
Selain itu, juga termasuk menangani ancaman yang ditimbulkan oleh teknologi baru yang muncul yang dapat mengganggu stabilitas strategis.
Ancaman baru semacam itu dapat mencakup senjata yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan, kemungkinan serangan dunia maya pada sistem senjata nuklir yang ada dan senjata yang lebih esoteris seperti senjata hipersonik udara atau terendam yang dapat bermanuver tinggi yang dapat menghindari pertahanan.
Baca Juga: China Bangun Lebih dari 100 Silo Rudal Nuklir, AS Sebut Pembangunan Senjata Nuklir 'Mengkhawatirkan'
Andrey Baklitskiy selaku peneliti senior di Center for Advanced American Studies di Moscow State Institute of International Relations, mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa Rusia akan memulai dengan pemerintahan AS yang baru, mulai dari awal.
"Hanya meet and greet dan mencoba membangun beberapa pemahaman dasar," kata Baklitskiy.
Sebelumnya Rusia dan AS pada Februari telah memperpanjang lima tahun perjanjian pengendalian senjata nuklir New START bilateral beberapa hari sebelum ditetapkan berakhir.
Perjanjian itu membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis, rudal dan pembom yang dapat dikerahkan Rusia dan AS.
Baca Juga: Bitcoin Sebabkan Pasokan Listrik Menipis, Iran Tutup Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Miliknya
Kedua belah pihak diperkirakan akan membahas sistem dan teknologi senjata mana yang menjadi perhatian terbesar.
“Misalnya, Rusia masih khawatir dengan modifikasi pesawat pengebom berat dan peluncur AS untuk meluncurkan rudal balistik, dan itu sudah ada untuk sementara waktu sekarang,” ujar Baklitskiy.
Sementara pemerintahan Joe Biden telah menegaskan bahwa Rusia telah terlibat secara sepihak dalam uji coba nuklir hasil rendah, yang melanggar moratorium uji coba nuklir.***
