Network
PR BEKASI - Anggota senior Taliban Waheedullah Hashimi menyatakan Afghanistan di bawah Taliban tidak akan menggunakan sistem demokrasi sama sekali seperti yang dipahami di banyak negara.
Taliban akan tetap memilih menggunakan penerapan hukum syariah sesuai pemaknaan kelompok tersebut.
"Tidak akan ada sistem demokrasi sama sekali karena tidak memiliki basis di negara kita," kata Hashimi dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Sputnik News, Kamis 19 Agustus 2021.
Baca Juga: Dewan Ulama Taliban Akan Putuskan Hak Bekerja, Berpendidikan, dan Berpakaian Perempuan Afghanistan
"Kami tidak akan membahas sistem politik seperti apa yang harus kami terapkan di Afghanistan karena sudah jelas. Ini adalah hukum Syariah dan hanya itu," ujar Hashimi.
Menurut Hashimi, salah satu dari tiga wakli Akhundzada mungkin secara resmi mengambil peran presiden, dengan diskusi tentang masalah pemerintahan yang akan berlangsung akhir pekan ini.
Ketiga wakil pemimpin Taliban itu termasuk putra Mullah Omar yang merupakan mantan pemimpin tertinggi kelompok itu, Mawlavi Yaqoob, kemudian kepala kantor politik Taliban di Doha Abdul Ghani Baradar, dan salah satu anggota paling senior Taliban dan kepala jaringan milisi Haqqani, Sirajuddin Haqqani.
Baca Juga: Joe Biden Didesak Parlemen AS, Minta Perpanjang Batas Waktu Penyelamatan Warga AS di Afghanistan
Lebih lanjut pihaknya juga mengatakan bahwa Taliban akan membahas pembentukan militer nasional baru dengan mantan tentara pemerintah dan pilot militer diizinkan untuk bergabung.
