Network
PR BEKASI - Kelompok radikal Taliban dilaporkan telah mengirim surat tertulis kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu, 22 September 2021.
Dalam surat tersebut, Taliban meminta kesempatan untuk berbicara kepada para pemimpin dunia dalam agenda PBB di New York Minggu ini.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters, surat Taliban tersebut ditulis oleh Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi.
Baca Juga: Taliban Kembali Terapkan Hukum Potong Tangan dan Eksekusi: Jangan Ada Pihak yang Dikte Hukum Kami
Surat permintaan tersebut ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.
Selain itu, Taliban juga telah menunjuk Suhail Shaheen sebagai duta besar Afghanistan untuk BB.
Saat ini, Suhail Shaheen adalah juru bicara Taliban yang berbasis di Doha.
Baca Juga: 5 Konflik Ini Diprediksi Jadi Pemicu Pecahnya Perang Dunia 3 pada 2021, Taliban Salah Satunya
Dengan surat permintaan tersebut, Muttaqi berharap dapat berbicara selama pertemuan tingkat tinggi tahunan Majelis Umum yang akan berakhir Senin mendatang.
Juru bicara Guterres Farhan Haq, membenarkan surat permintaan yang dikirim oleh Muttaqi.
Surat permintaan tersebut memicu pertikaian dengan Ghulam Isaczai, duta besar PBB di New York yang mewakili Afghanistan untuk pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: Aktivis Perempuan Afghanistan Ungkap Kekecewaan pada Taliban Soal Hak Perempuan di Sidang Umum PBB
Farhan Haq mengatakan, surat permintaan Taliban tersebut telah dikirim ke komite kredensial sembilan anggota.
Adapun anggota komite kredensial tersebut di antaranya adalah Amerika Serikat, China, dan Rusia.
Kendati demikian, komite kredensial dilaporkan tidak mungkin menggelar pertemuan untuk menggelar pertemuan untuk membahas masalah ini sebelum Senin mendatang.
Baca Juga: Perempuan Lesbian Afghanistan Ini Terpaksa Dandan Seperti Pria, Beberkan Cara Kabur dari Taliban
Dengan demikian, Menlu Taliban diprediksi tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dalam agenda PBB Senin mendatang.
Apabila PBB menerima duta besar yang diusulkan Taliban, maka kelompok ini akan mendapat pengakuan internasional sebagai penguasa Afghanistan.
Pengakuan ini akan membuka dana untuk ekonomi Afghanistan yang dilaporkan tengah kekurangan dana.***
