Network
PR BEKASI - Taliban masih disoroti soal kebijakan terhadap hak pendidikan perempuan di Afghanistan.
Sejumlah Pihak meminta agar Taliban dapat memperhatikan hak pendidikan perempuan Afghanistan.
Selain itu, bantuan asing pun mulai mengalir ke Afghanistan baru-baru ini.
Namun, Taliban dilaporkan masih enggan untuk memberikan hak pendidikan perempuan Afghanistan.
Baca Juga: Taliban Langgar Janji Terkait Hak Perempuan Afghanistan, PBB: Mimpi Buruk
Pada Selasa, 12 Oktober 2021, Uni Eropa menjanjikan bantuan sebesar 1 miliar euro atau sekira Rp17 triliun untuk kebutuhan kemanusiaan mendesak.
Serta untuk membantu negara-negara tetangga yang menampung warga Afghanistan setelah Taliban menguasai negara itu pada 15 Agustus 2021.
Sementara itu, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, yang menjadi tuan rumah pertemuan Kelompok 20 (G20) pada Selasa lalu mengatakan, G20 sepakat bekerja sama untuk menghindari bencana kemanusiaan di Afghanistan.
Bahkan ia pun berpendapat untuk melancarkan bantuan kemanusiaan tersebut harus mengkoordinasikannya dengan Taliban.
"Pada dasarnya ada konvergensi pandangan tentang perlunya menangani keadaan darurat kemanusiaan," kata Mario Draghi, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Kamis, 14 Oktober 2021.
Selanjutnya, Penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan, Mullah Amir Khan Muttaqi, mengimbau dunia untuk hubungan baik tetapi menghindari membuat komitmen tegas pada pendidikan anak perempuan.
Meskipun ada tuntutan internasional untuk mengizinkan semua anak Afghanistan kembali ke sekolah.
Hampir dua bulan setelah pemerintah yang didukung Barat runtuh dan kelompok Taliban menguasai Kabul, pemerintahan baru telah mendorong untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain guna membantu mencegah krisis ekonomi yang dahsyat.
Baca Juga: Lakukan Pertemuan dengan AS, Taliban Minta Pengakuan Internasional dan Diakhirinya Sanksi
Namun, Taliban sejauh ini menolak memberikan alasan untuk mengizinkan anak perempuan kembali ke sekolah menengah.
Yang merupakan salah satu tuntutan utama masyarakat internasional setelah keputusan bulan lalu bahwa sekolah di atas kelas enam hanya akan dibuka kembali untuk anak laki-laki.
Muttaqi mengatakan bahwa pemerintah Taliban bergerak dengan hati-hati tetapi tidak dapat diharapkan bisa menyelesaikan reformasi dalam 2 bulan.
“Mereka memiliki banyak sumber keuangan dan mereka memiliki dukungan dan dukungan internasional yang kuat, tetapi pada saat yang sama Anda meminta kami untuk melakukan semua reformasi dalam dua bulan?” katanya.
Baca Juga: Viral, Anggota Taliban Nikmati Liburan di Taman Hiburan Kabul Sambil Bawa Senjata
Pemerintahan baru telah mendapat kecaman terus-menerus atas pendekatannya terhadap pendidikan anak perempuan, yang dianggap sebagai salah satu dari sejumlah keuntungan positif yang terbatas dari keterlibatan Barat selama dua dekade di Afghanistan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Taliban telah melanggar janji untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak perempuan, dan tidak mungkin ekonomi dapat diperbaiki jika perempuan dilarang bekerja.
Muttaqi mengulangi seruan agar Amerika Serikat mencabut pemblokiran cadangan bank sentral Afghanistan sebesar 9 miliar dolar AS yang disimpan di luar negeri.
Namun Muttaqi mengatakan, Afghanistan memiliki pendapatan sendiri dari pajak, tarif bea cukai dan pertanian jika dana tetap dibekukan.
Baca Juga: Taliban Lakukan Pertemuan dengan AS di Doha, Minta Cabut Pembekuan Cadangan Bank Sentral Afghanistan
Hingga saat ini hak pendidikan terhadap anak perempuan di Afghanistan masih menjadi pembahasan sejumlah pihak
Akan tetapi belum diketahui secara pasti langkah apa yang akan dilakukan pihak terkait terhadap penyelesaian masalah ini selain mengirimkan bantuan kemanusiaan.***
