Network
PR BEKASI - Perdana Menteri Israel Naftali Bennett meminta warga negaranya untuk segera meninggalkan Ukraina, menyusul meningkatnya ketegangan dengan Rusia.
Dilaporkan ada sekitar 4,500 warga Israel yang terdaftar di Ukraina, Kementerian Luar Negeri juga meningkatkan peringatan perjalanan ke negara tersebut.
Juru Bicara Perdana Menteri Israel juga menyatakan akan ada peningkatan penerbangan pada rute Israel menuju Ukraina, dan akan melakukan pemeriksaan.
Kementerian Luar Negeri mengatakan panggilan sedang dilakukan ke berbagai maskapai agar mereka membantu mengevakuasi warga Israel dari Ukraina.
Langkah yang sama juga diambil oleh beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat dan sekutunya.
Menurut mereka, desakan untuk meninggalkan negara tersebut demi menghindari invasi dari Rusia yang dapat terjadi kapan saja.
Baca Juga: Mulai Senin, Pemkab Bekasi Hentikan Sementara PTM Terbatas
Rusia sendiri menuding negara-negara Barat telah menyebarkan hoaks untuk mengalihkan perhatian dari tindakan agresif mereka sendiri.
Sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari berbagai sumber, Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di perbatasan Ukraina tetapi menyangkal rencana untuk menyerang.
Salah satu pejabat AS mengungkapkan kemungkinan Rusia akan menyerang sebelum berakhirnya Olimpiade Musim Dingin pada 20 Februari.
Baca Juga: Bocoran One Piece 1041, Sekongkol dengan Gorosei, Shanks Ternyata Punya Rencana Jahat untuk Luffy
Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan orang Amerika tidak dapat mengharapkan evakuasi militer jika mereka tetap di Ukraina dan harus pergi dalam waktu 48 jam.
Lebih lanjut, Kementerian luar negeri Selandia Baru juga mendesak warganya yang berada di Ukraina segera pergi meninggalkan negara tersebut.
"Aotearoa Selandia Baru tidak memiliki perwakilan diplomatik di Ukraina dan oleh karena itu kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan konsuler kepada warga Selandia Baru di Ukraina sangat terbatas," katanya.
"Situasi keamanan di Ukraina dapat berubah dalam waktu singkat dan warga Selandia Baru tidak boleh bergantung pada dukungan dengan evakuasi dalam keadaan seperti ini," ujarnya menambahkan.***
