Hal tersebut seperti yang terjadi di Krimea setelah Rusia merebut semenanjung Ukraina pada 2014.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina sampai saat ini menolak membicarakan tentang referendum di Ukraina timur.
"Semua referendum palsu di wilayah yang diduduki sementara adalah batal demi hukum dan tidak akan memiliki validitas hukum," katanya.***