Network
Mereka sepakat untuk membentuk badan konsultasi yang terdiri dari berbagai kelompok medis, pemerintah, dan pejabat partai politik untuk membahas langkah-langkah mengenai pengembangan sistem perawatan kesehatan daerah.
Selain itu juga akan dibahas mengenai sistem pelatihan untuk dokter junior, dan infrastruktur medis yang penting, serta kesenjangan dalam akses ke layanan kesehatan antara perkotaan dan pedesaan.
Baca Juga: Badan Bahasa Resmi Rilis Nominasi Penghargaan Sastra 2020
Pembahasan tersebut akan ditunda sampai penyebaran Covid-19 di Korea Selatan lebih stabil.
"KMA dan partai demokratis membentuk formulis yang berdasarkan Undang-Undang, untuk menangguhkan rencana perluasan kuota pendaftaran di sekolah kedokteran dan penetapan sekolah kedokteran umum. Kami akan memulai diskusi dari awal setelah situasi Covid-19 menjadi stabil," tutur Choi dari kelompok dokter, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs The Korea Herald.
Partai demokratis berjanji untuk berupaya mendapatkan anggaran yang cukup untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualitas pelayanan medis kesehatan masyarakat dan lembaga medis.
Baca Juga: Batasi Jumlah Antrean, Kantor BPJS Kesehatan Cikarang Buka Layanan Lewat WhatsApp
Kemudian pada hari itu, kepala KMA menutup kesepakatan lima poin lagi dengan menteri kesehatan Park Neung-Hoo.
Di bawah kesepakatan tersebut, Kementerian dan kelompok dokter akan berkoordinasi dengan cermat untuk melindungi anggota medis dan untuk mendukung penyedia layanan kesehatan.
Kelompok dokter berjanji bahwa para anggotanya akan menghentikan aksi kolektif tersebut dan kembali ke rumah sakit.
