Network
PR BEKASI – Warganet tampak jengah dengan politik Indonesia baru-baru ini. Pasalnya, DPR RI dilaporkan telah mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 kemarin.
Oleh sebab itu, di media sosial trending tagar mosi tidak percaya sebagai bentuk kekecewaan warganet kepada DPR RI dan Presiden Joko Widodo.
Selain itu, warganet juga tampak jengah dengan politik praktis maupun dengan para politikus yang mengesahkan RUU cilaka ini.
Baca Juga: Coba Interupsi Rapat Paripurna DPR, Mikrofon Anggota Fraksi Demokrat Dimatikan Puan Maharani
Perasaan jengah terhadap politik dan politikus ini juga pernah dialami oleh warga kota Cherán, Meksiko. Muak dengan Negara Korup, Cheran Jadi Kota Bebas Politik Usai Usir Partai Politik dan Polisi
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari The Guardian, Selasa, 6 Oktober 2020, para warga Cherán menolak kehadiran politikus di kota mereka sebab dianggap membawa petaka dengan memecah belah persatuan dan kerukunan para warga Cherán. Tidak hanya itu, politikus juga dianggap merusak lingkungan sekitar kota Cherán.
Untuk informasi, kota Cherán adalah kota tempat tinggal masyarakat asli Purépecha. Kota Cherán terletak di negara bagian Michoacán, Meksiko.
Baca Juga: Atasi Kekurangan Stok Darah di PMI, Anies Baswedan Wajibkan Pegawainya untuk Donor
Kota ini dihuni oleh 12.616, termasuk 5.827 pria dan 6.787 wanita. Mata pencaharian warga pada umumnya berada di sektor pertanian, peternakan, dan produksi kayu yang memanfaatkan sekitar 27.000 hektare hutan.
Kota Cherán dilaporkan merupakan kota kecil yang damai dan tenteram. Namun, semua berubah setelah politikus dan polisi datang ke kota.
Papan iklan politik bermunculan, para politikus kampanye blusukan ke kota, dan para polisi mengamankan kegiatan tersebut dengan kekerasan.
Baca Juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disahkan, Begini Doa agar Pemimpin Amanah dan Mengasihi Rakyat
Warga kota Cherán kemudian mengusir semua partai politik pada pemberontakan besar di tahun 2011.
"Satu-satunya hal yang telah dilakukan partai politik adalah memecah belah kami. Tidak hanya di sini, melainkan di seluruh negeri," kata Salvador Ceja, komisaris tanah komunal Cherán.
Kampanye kepresidenan secara resmi dimulai pada akhir pekan, dan jajak pendapat menempatkan Andrés Manuel López Obrador yang berhaluan kiri - di depan penantang terdekatnya dengan dua digit.
Baca Juga: Balita di Kabupaten Bekasi Alami Disabilitasi Ganda, Kesulitan Penuhi Nutrisi dan Gizi Tubuh
Adanya kartel narkotika dan kartel penebangan kayu secara liar yang menghancurkan hutan kuno di Cherán dianggap sebab ada politikus dan polisi yang terlibat.
Suap-menyuap perizinan antara politikus, polisi, dan pengusaha kartel diduga menjadi alasan rusaknya ekosistem kota Cherán.
Keadaan yang terus kacau membuat masyarakat sipil di Cherán pun memilih angkat senjata dan melakukan perlawanan.
Baca Juga: RUU Cipta Kerja Diklaim Akan Lindungi Korban PHK
Pada tahun 2011, penduduk Cherán semakin muak dengan para politikus korup, polisi, dan sindikat kartel di sana. Menurut laporan, sempat ada unjuk rasa yang berakhir dengan pertikaian sengit antara warga dengan para polisi.
Warga Cherán menuntut agar para politikus, polisi, dan sindikat kartel angkat kaki dari kota.
Upaya tersebut berhasil. Para politikus korup, oknum polisi, dan sindikat kartel sekaligus para penebang liar tidak lagi diberi kesempatan untuk menginjak tanah Cherán.
Baca Juga: Balita di Kabupaten Bekasi Alami Disabilitasi Ganda, Kesulitan Penuhi Nutrisi dan Gizi Tubuh
Mahkamah Agung Meksiko dilaporkan memberikan peraturan khusus yang meniadakan agenda politik di kota Cherán. Cherán menjadi kota bebas politik.
Bahkan, saat pemilihan presiden sekali pun. Tidak ada kotak suara yang dipasang di Cherán.
Akan tetapi, warga Cherán yang ingin berpartisipasi dalam politik diharuskan pergi ke kota tetangga.
Baca Juga: Ngotot Tidak Izinkan Demo Buruh Tolak UU Cipta Kerja, Polisi: Kami Akan Tetap Rekayasa Lalu Lintas
"Kita tidak akan membiarkan politik ada di sini. Jika kita membiarkan pemilu seperti ini, dengan TPS, dan semua perangkat politik yang menyertainya, partai politik pasti ingin kembali ke sini," ujar Salvador Ceja.
Kini, kota Cherán menjadi daerah mandiri yang mampu menjalankan kehidupan sosial politiknya tanpa campur tangan pemerintah.
Kota Cherán membangun sistem pemerintahan baru tanpa walikota, yakni dipimpin oleh 11 anggota dewan. Anggota dewan dibayar seikhlasnya dan dimintai pertanggungjawaban oleh majelis lingkungan.
Baca Juga: Didorong Ekspektasi Stimulus AS dan Pelemahan Dolar, Emas Berjangka Naik 12.5 Dolar
Tidak hanya itu, milisi sipil juga dibuat untuk menggantikan polisi. Hasilnya, tingkat kriminalitas menurun drastis di kota Cherán.
Adapun hukum-hukum yang digunakan di kota Cherán dilaporkan bersumber dari aturan baru hasil mufakat para warga Cherán.***
