Network
PR BEKASI – Palestina menuduh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo telah membantu Israel dalam memperketat kendali atas Tepi Barat yang diduduki.
Hal tersebut terlihat saat Mike Pompeo mengatakan produk yang dihasilkan dari pemukiman ilegal Israel yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki dapat diberi label "Buatan Israel".
Dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari Aljazeera, ucapan Mike Pompeo tersebut telah melukai masyarakat Palestina karena selama ini mereka telah terusir dari Tepi Barat yang menjadi tempat asal mereka.
Baca Juga: Antisipasi Membludaknya Massa, Ma'ruf Amin Usulkan Vaksinasi Covid-19 Dilakukan di Markas TNI-Polri
Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, 19 November 2020 gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) juga menolak pernyataan Mike Pompeo bahwa kampanye yang dipimpin Palestina adalah sebuah gerakan anti Yahudi.
BDS adalah gerakan akar rumput yang berupaya menekan Israel untuk menghormati hukum internasional dengan mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina.
Mereka juga berjuang memastikan persamaan hak bagi warga negara Palestina, dan menghormati hak pemulangan pengungsi Palestina.
Baca Juga: Tidak Wajib, Nadiem Makarim Perbolehkan Sekolah Tatap Muka Mulai Januari 2021 dengan Syarat Berikut
"Gerakan BDS untuk kebebasan, keadilan dan kesetaraan Palestina, berdiri bersama semua orang yang berjuang untuk dunia yang lebih bermartabat, adil dan indah," kata kelompok itu dalam pernyataannya.
"Dengan banyak mitra kami, kami akan menolak upaya Pemerintah AS untuk mengintimidasi dan menggertak para pembela hak asasi manusia Palestina, Israel, dan internasional agar menerima apartheid Israel dan kolonialisme pemukiman sebagai takdir,” tuturnya.
Berbicara bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Mike Pompeo mengatakan sebelumnya pada hari Kamis bahwa AS berencana untuk memberi label BDS sebagai gerakan rasial anti Yahudi.
Baca Juga: Ditegur karena Bandingkan Indonesia dengan Negara Lain, dr.Tirta: Pejabat Kita Anti Kritik Banget
Dirinya juga akan memerintahkan Kantor Utusan Khusus untuk Memantau dan Memerangi Anti-Semitisme dengan mengidentifikasi kelompok yang terlibat dalam BDS.
“Saya ingin Anda tahu bahwa kami akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi organisasi yang terlibat dalam perilaku BDS yang penuh kebencian dan menarik dukungan pemerintah AS,” kata Mike Pompeo.
Gerakan BDS mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka menolak semua bentuk rasisme, termasuk rasisme anti-Yahudi dan menuduh AS dan Israel berusaha membungkam advokasi untuk hak-hak Palestina.
Baca Juga: Cek Fakta: FPI Dikabarkan Masuk Daftar Hitam Interpol Internasional Karena Berhubungan dengan ISIS?
Dalam pernyataan terpisah, Departemen Luar Negeri AS juga mengisyaratkan rencana untuk memberi label barang yang dibuat di area Israel yang berada di wilayah Palestina sebagai produk "Buatan Israel ”saat mengekspornya ke AS.
Lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat yang diduduki dianggap sebagai Area C, dan itu termasuk permukiman khusus Yahudi.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memutuskan kebijakan luar negeri AS selama puluhan tahun tahun lalu untuk mengumumkan bahwa AS tidak lagi memandang keberadaan permukiman Israel sebagai hal tidak sesuai dengan hukum internasional.
Baca Juga: Sekolah Tatap Muka Dimulai Januari, Nadiem Makarim Perbolehkan Orang Tua Larang Anak Mengikutinya
Di bawah Konvensi Jenewa Keempat, adalah ilegal bagi kekuatan pendudukan untuk memindahkan penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya.
Setelah bertemu dengan Benjamin Netanyahu pada Kamis pagi, Mike Pompeo pergi ke Tepi Barat untuk mengunjungi Pabrik Anggur Psagot di pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.
Kunjungan Mike Pompeo tersebut berangkat dari kebijakan masa lalu yang menjauhkan pejabat tinggi AS dari permukiman.
Baca Juga: Berpotensi Undang Orang Banyak, Polres Cianjur Tak Beri izin Acara yang Akan Didatangi Habib Rizieq
Tetapi sejak menjabat pada tahun 2017, pemerintahan Donald Trump telah menjalankan kebijakan pro-Israel yang kukuh, menarik kemarahan para pemimpin Palestina yang menuduhnya tidak menginginkan terjadinya perdamaian antar kedua negara.
Di antara langkah-langkah lain mereka telah mengakui pendudukan Israel di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington, DC.***
