Network
Baca Juga: PBB Setujui Konferensi Global untuk Melindungi Situs Keagamaan dan Rumah Ibadah
Namun, Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada hari Kamis 21 Januari 2021 bahwa mereka bingung dengan langkah tersebut. Mereka menyatakan bahwa itu adalah tanggung jawab kedutaan untuk menyerukan disinformasi dan mengklarifikasi fakta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan pada pengarahan harian pada Kamis bahwa pihaknya bingung dengan langkah Twitter.
"Ada banyak laporan dan informasi yang berhubungan dengan Xinjiang yang menentang China. Kedutaan besar kami di AS bertanggung jawab untuk mengklarifikasi fakta," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Astroawani, Jumat 22 Januari 2021.
"Kami berharap mereka tidak akan menerapkan standar ganda dalam masalah ini. Kami berharap mereka dapat melihat apa yang benar dari disinformasi tentang masalah ini," sambungnya.
Baca Juga: Diduga Covid-19, Tahanan Palestina Meninggal dengan Penyebab Tak Wajar di Penjara Israel
China telah berulang kali menolak tuduhan pelecehan di Xinjiang, di mana panel PBB mengatakan setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp.
Ini bukan pertama kalinya Twitter mengambil tindakan terhadap akun terkait China. Pada Juni tahun lalu, mereka menghapus lebih dari 170.000 akun yang dikatakan terkait dengan operasi pengaruh yang didukung Beijing yang secara menipu menyebarkan pesan-pesan yang menguntungkan pemerintah China.
Langkah Twitter juga menyusul penghapusan akun mantan presiden AS Donald Trump, yang memiliki 88 juta pengikut, dengan alasan risiko kekerasan setelah para pendukungnya menyerbu Capitol AS bulan ini.***
