PR BEKASI - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menolak pemikiran Menko Polhukam Mahfud MD soal rencana untuk mengirim pasukan TNI ke tanah Papua.
Menurut Mahfud MD, masyarakat Papua sangat mengharapkan kehadiran dari aparat TNI-Polri
"Kalau rakyat Papua itu justru perlu aparat untuk menjaga keamanan, dan faktanya, di sana, karena daerahnya sangat luas, ada beberapa daerah yang masih kosong. Jadi rangkap. Misal polres ini merangkap sana-sana, koramil ini merangkap sana-sana, begitu juga polsek," katanya.
Baca Juga: Tuding Sudah Niat Tembak Laskar FPI, KontraS: Polisi Harus Tanggung Jawab Pada Publik
Namun, Haris Azhar menampik pernyataan Mahfud MD tersebut. Menurutnya, setelah melakukan investigasi dan berkali-kali mengunjungi Papua, mereka justru sama sekali tidak mengharapkan kehadiran TNI.
"Yang lucu di sini pak Mahfud MD bilang masyarakat mengharapkan TNI, makannya dikirim terus, padahal hasil investigasi saya mereka trauma dengan TNI. Mungkin karena pak Mahfud MD tidak pernah ke Papua," ucapnya.
Dirinya yakin dengan hal tersebut karena pernah menemukan kejanggalan saat diminta menjadi ketua tim kemanusiaan untuk investigasi pembunuhan pendeta bernama Yeremia Zanambani.
Baca Juga: Setuju dengan Gatot Nurmantyo yang Minta Jokowi Tindak Tegas Polri, Refly Harun: FPI Bukan Teroris
"Terlihat terakhir itu dia ditahan oleh tentara dan dia protes, dia udah kemana-mana di kabupaten itu, udah protes, dan terakhir dia memang diincar oleh tentara yang tugas di kampungnya situ," tuturnya.
Namun selama investigasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Haris Azhar menemukan bahwa di tanah tersebut kandungan emasnya sangat berlimpah.
"Itu kita gak perlu pakai mesin, jadi ngegali manual aja itu bisa ketemu emas," ucapnya seperti dikutip Pikiranrkayat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa, 8 Desember 2020.
Baca Juga: Soroti Kasus Penembakan Laskar FPI oleh Polisi, Ferdinand: Itu Sah di Atas Nama Undang-Undang
"Dari investigasi itu memang saya ketemu satu data yang sangat profesional, yang mengatakan bahwa di Intan Jaya itu ada satu gunung besar, itu bagian dari urat kandungan emas yang ada di daerah pegunungan tengah di Papua, itu kandungannya di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 8.1 juta ton," sambung Haris Azhar.
Ia juga melakukan investigasi dan verifikasi ke sejumlah pejabat di Papua dan menemukan pernyataan yang makin mendukung dugaannya, bahwa TNI juga berperan dalam mengamankan area Intan Jaya yang kaya akan emas tersebut.
"Ketika saya verifikasi ke sejumlah pejabat di Papua dalam konteks investigasi itu, mereka bilang ini mainannya si ini, dan si ini, pejabat tinggi di Jakarta," tuturnya.
Baca Juga: Simpang Siur Kebenaran Kasus Penembakan 6 Laskar FPI, HNW Dukung Bentuk Tim Pencari Fakta Independen
Menurutnya keterlibatan para investor dan TNI di Intan Jaya sangat terasa usai hasil investigasinya tersebut.
"Jadi memang dia sudah siap, investor untuk menggali emas itu, nah Intan Jaya saya terakhir sepuluh hari yang lalu ke sana, itu ada 8 kecamatan, 4 sudah kosong, karena ketakutan mereka," ucapnya.
Seperti itulah kenyataannya saat ini di tanah Papua menurut kaca mata Haris Azhar yang telah berpuluh-puluh kali bolak-balik ke wilayah Timur Indonesia tersebut.
Baca Juga: Tanggapi Kasus Laskar FPI dan Polisi, Dandhy Laksono: Lingkaran Kutukan Sejarah NKRI
"Ini yang terjadi, gak ada keberpihakan untuk mereka, lalu mereka juga di kickout, karena ada praktik sawit, ada praktik tambang, itu semua kepentingan luar yang masuk di dalam sana," tuturnya.
Ditambah dengan pengesahan UU Cipta Kerja, tutur Haris Azhar, di atas kertas selesai mereka (warga Papua).
"Jadi memang UU Cipta Kerja ini salah satu targetnya adalah ngebobol Papua termasuk bank tanah itu ya, jadi tanah diambil dulu, ini kan semua nanti di peta-petain," ucapnya.
Baca Juga: 33 Tahun Tinggal di Indonesia, Tiga WNA Kini Diambil Sumpahnya untuk Jadi WNI
"Diem-diem ada UU Cipta Kerja, lalu ada yang udah ngeliat gunung emas ada di mana aja, dicaplok, lalu menurut UU Minerba nanti ini diputuskan oleh Jakarta, di Papua gak punya wewenang, nanti tiba-tiba keluar izin, pasukan udah di sana, berapa kampung sudah kosong, tiba-tiba masyarakatnya nanti melawan tinggal dikepung, traktor masuk, dan mereka dicap menghambat pembangunan dan dihubung-hubungkan dengan OPM," tutup Haris Azhar.
Perlu diketahui, Mahfud MD pernah mengatakan bahwa daerah-daerah yang kosong di Papua agar diisi oleh TNI-Polri.
"Itu kami merekomendasikan agar segera diisi. Kompolnas juga pernah menyampaikan itu ke Presiden. Tinggal sekarang TNI-Polri sesuai dengan peraturan yang berlaku," ucapnya.
Baca Juga: Jokowi Diminta Respons Soal FPI dan Polri, Refly Harun: Kita Hanya Bisa Bersandar pada Orang Nomor 1
Mahfud menegaskan tak ada masyarakat Papua yang menolak kehadiran TNI-Polri. Dia mengatakan permintaan tersebut hasil narasi dari KKB atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).
"Jadi tidak ada yang menolak, kecuali KKB atau KKSB. Kalau rakyat sendiri justru meminta agar ada yang mengamankan mereka." katanya.***