PR BEKASI – Sebagai tindakan pencegahan korupsi, masyarakat diminta untuk mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara "Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020" melalui "video conference", Rabu, 16 Desember 2020.
"Pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi, tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama," katanya.
Baca Juga: Flu Burung Melanda Jepang, Tiga Juta Ekor Unggas Dimusnahkan
Jokowi juga menyebut, pemberantasan korupsi tidak boleh padam meski listrik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat padam dalam acara tersebut.
"Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam," ujar Jokowi.
Acara yang juga disiarkan langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden dan KPK RI itu sempat terhenti sekitar 5 menit saat Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pidato pembuka karena listrik padam.
Baca Juga: China Kembangkan Teknologi Pengatur Cuaca di Tengah Krisis Iklim Global, Haruskah Kita Khawatir?
Saat listrik kembali menyala, Presiden Jokowi langsung menyampaikan pidato sambutannya.
Di KPK pun hadir langsung dalam Hakordia tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Dewan Pengawas KPK serta pejabat negara terkait lain.
"Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan," kata Jokowi.
Baca Juga: Mahfud MD Sindir Kasus PKS-Fahri, HNW: Memperjuangkan Keadilan Tak Semudah Tausiyah ya Prof
Selain itu, Jokowi menilai profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan pencegahan korupsi.
"Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum diarahkan pada tata kelola dan pencegahan korupsi," katanya
Artinya, kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi agar tidak terjadi lagi.
Baca Juga: 'Diledek' Host TV, Cinta Laura: Aku Kecewa, Berita Baik Disampaikan dengan Cara yang Kurang Pas
"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegah-nya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi," ujarnya menegaskan.
Selanjutnya perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi agar jera.
Presiden juga menyatakan perlunya pengawas baik internal maupun eksternal dalam program pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Menlu Nanaia Mahuta Sebut Selandia Baru Bersedia Damaikan Perselisihan China-Australia
"Pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti membutuhkan pengawasan yang efektif baik yang dilakukan pengawas internal di institusi pemerintah, pengawasan eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah dan juga mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah." katanya.***