PR BEKASI - Front Pembela Islam (FPI) kembali tersandung masalah usai adanya somasi dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (Persero).
PTPN mengeklaim bahwa tanah tempat berdirinya Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah yang dibangun Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor adalah milik PTPN, dan meminta FPI untuk melepas tanah tersebut.
Persoalan sengketa tanah antara PTPN dan FPI rupanya mendapat respons dari Politikus Partai Gerindra Fadli Zon.
Baca Juga: Murah! Test Covid-19 dengan 'GeNose' milik UGM Mulai Rp15.000 dan Hanya Tunggu 2 Menit
Fadli Zon menilai bahwa apa yang dilakukan PTPN adalah bentuk diskriminasi terhadap FPI dan Habib Rizieq Shihab.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid kembali mengkritik sikap Fadli Zon yang menurutnya sangat aneh. Pasalnya, sudah sangat jelas bahwa Ponpes Markaz Syariah itu berdiri di atas tanah milik PTPN.
Dia pun menilai bahwa apa yang dilakukan Fadli Zon justru semakin memperkeruh keadaan dan terkesan mengompori pihak FPI dan PTPN.
Baca Juga: Video Soal Pelayanannya Viral, iBox Beri Penjelasan: Permasalahan Sudah Terselesaikan dengan Baik
Muannas Alaidid bahkan mempertanyakan, apakah Fadli Zon tidak capek terus bersikap seperti itu.
"Pak Fadli ini aneh, sudah jelas diakui markas berdiri diatas tanah milik PTPN VIII, bukan ajarin HRS taat hukum malah terus ngomporin dituduh diskriminasi, ndak capek?," kata Muannas Alaidid, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @muannas_alaidid, Senin, 28 Desember 2020.
Muannas Alaidid mengatakan, yang dilakukan Fadli Zon memang terkesan membela Habib Rizieq dan FPI, tapi sebetulnya sikap tersebut justru menjerumuskan, hanya demi kepentingan daerah pemilihannya (Dapil).
Baca Juga: Markaz Syariah Mengaku Beli Tanah ke Petani, Ferdinand: Anak Kecil Tak Sekolah pun Tahu Ini Salah
"Anda ini terkesan membela HRS tapi sebetulnya menjerumuskan, masa hanya untuk kepentingan dapilnya terus begitu?," ujar Muannas Alaidid.
Sebelumnya, usai adanya somasi dari PTPN, FPI mengklaim bahwa Habib Rizieq telah membeli tanah tersebut dari para petani sebelum memutuskan untuk membangun Ponpes Markaz Syariah.
Bahkan, surat-surat yang dibawa para petani telah ditandatangani oleh aparat desa setempat, dan sudah ditembuskan kepada gubernur dan bupati setempat.
Baca Juga: Tipu Perempuan Lewat Aplikasi Cari Jodoh hingga Gasak Ratusan Juta, Dokter Gadungan Ditangkap Polisi
Meski demikian, FPI bersedia melepas tanah tersebut, asalkan PTPN bersedia memberikan ganti rugi, yang nantinya uang ganti rugi tersebut akan kembali digunakan untuk membangun Ponpes Markaz Syariah di tempat lain.***