PR BEKASI - Relawan Covid-19 Tirta Mandira Hudhi atau akrab disapa dr. Tirta kembali menyoroti komunikasi publik pemerintah di masa pandemi Covid-19, yang kerap kali membuat masyarakat kebingungan.
Hal itu disampaikannya dalam acara Dua Sisi bertajuk "Corona Terus Meningkat, Tepatkah PSBB Diperketat?" pada Kamis malam, 7 Januari 2021.
Mulanya, dr. Tirta mengapresiasi tindakan pemerintah yang akan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diperketat di seluruh wilayah Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021.
Baca Juga: Soal Skandal Fadli Zon, Habib Husin: Ini Delik Umum, Tak Ada yang Laporkan pun Polisi Bisa Menangkap
Meski demikian, dr. Tirta menyayangkan komunikasi yang dilakukan pemerintah karena kerap memakai istilah-istilah yang tak banyak diketahui masyarakat.
"Pertama sih kita apresiasi, akhirnya dilakukan sebuah tindakan tapi dengan istilah yang aneh-aneh. Terlalu banyak istilah yang digunakan Komite Penanganan Covid, sudah lah to the point aja, lockdown," kata dr. Tirta, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Talk Show tvOne, Jumat, 8 Januari 2021.
Menurutnya, banyaknya istilah yang digunakan pemerintah saat berkomunikasi di hadapan publik justru akan membuat masyarakat semakin bingung.
Baca Juga: Mohon Izin untuk Menata Hidupnya Kembali, Gisel Berharap Kasusnya Tak Berdampak Negatif pada Gempi
"Istilah yang berbeda-beda ini akan membuat masyarakat semakin bingung, jadi komunikasi publik akan semakin bingung," ujar dr. Tirta.
Lebih lanjut, dr. Tirta menyebut bahwa saat ini banyak pejabat yang ingin cari panggung, sehingga selalu mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda, dan itu lah yang membuat masyarakat semakin bingung, mana yang benar dan mana yang salah.
"Kita itu terlalu banyak pejabat yang ingin tampil cari panggung, terus statement sendiri-sendiri. Itu jujur yang bikin saya pusing, karena di satu sisi menggeser seolah-olah rakyat yang tertekan," kata dr. Tirta.
Baca Juga: Janji Tak Akan 'Hilang' Sebagai Menkes, Budi Gunadi Sadikin: Kecuali Pak Jokowi yang Menghilangkan
Menurutnya, kesehatan adalah fasilitas yang seharusnya dijamin oleh negara. Namun, saat ini justru rakyat yang ditekan oleh pemerintah.
"Kesehatan adalah fasilitas yang disediakan dan dijamin oleh negaranya. Rakyat mana yang pengen sakit? Pengennya dia cari uang, sehat selalu, aman. Tapi digeser, seolah-olah kita yang tertekan itu malah, 'kalau lu mau sehat, lu harus begini'," tutur dr. Tirta.
Meski demikian, dr. Tirta mengakui bahwa memang apabila seseorang ingin sehat, maka harus mengikuti imbauan pemerintah. Namun, bukan berarti hal tersebut diwajibkan sehingga timbul pemaksaan.
Baca Juga: Aneh Fadli Zon Tak Paham UU Ormas, Teddy Gusnaidi: Jadi Anggota DPR Ngapain Aja? Nonton Drama Korea?
Seperti halnya, kewajiban masyarakat untuk divaksinasi Covid-19, dan bagi yang menolak bisa mendapatkan sanksi tertentu.
"Ya memang benar, tapi kita harus kembalikan lagi bahwa kesehatan itu adalah hak segala rakyat. Makanya, vaksin ini jangan digeser seolah-olah itu wajib. Jadi, warga berhak mendapatkan vaksin paling aman," kata dr. Tirta.
Terkait kebijakan PSBB yang akan diberlakukan kembali, dr. Tirta meminta pemerintah untuk tetap menjamin kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dan aman.
Baca Juga: Curiga Ada 'Drama Kotor' di Balik Blusukan Risma, Rocky Gerung: Itu Berarti Ada Musuh Dalam Selimut
"Soal PSBB, warga harus dijamin kegiatan ekonominya dan tetap aman. Gimana caranya tetap aman? Ya itu PR (pekerjaan rumah) pemerintah, cari solusinya," ujar dr. Tirta.
Terakhir, dr. Tirta menuturkan seharusnya pemerintah bekerja sesuai big data, agar penanganan Covid-19 bisa lebih cepat dan aman.
"Harusnya kita punya big data, tinggal didata zona merahnya di mana, libatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, libatkan RT dan RW, masyarakat tenang, yang kerja aman," kata dr. Tirta.***