PR BEKASI - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, menanggapi soal pernyataan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mengatakan bahwa kelompok Islam tidak pernah merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah.
Anwar Abbas mengatakan kalau Ma'ruf Amin menjawab seperti itu lantaran posisinya sebagai wakil presiden.
"Ya saya rasa Pak Kyai Ma'ruf Amin harus bicara seperti itu karena beliau Wapres," kata Anwar Abbas, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Mata Najwa pada Kamis, 4 Februari 2021.
Baca Juga: Ingin Tampil Luar, Biasa Model 51 Tahun Ini Oplas Payudara hingga Berukuran 137 cm
Menurutnya, kalau Ma'ruf Amin belum menjadi wakil presiden maka ucapannya akan berbeda.
Oleh karena itu bagi Anwar Abbas, negeri Indonesia adalah negeri bersama.
Indonesia tidak bisa hanya diurus oleh satu bagian saja, seperti oleh pemerintah saja, masyarakat saja, atau Polisi saja.
Hal itu harus dilakukan bersama-sama.
Baca Juga: Muncul Lagi di Publik, Nama Jack Ma Justru Dihapus dari Daftar Pengusaha Terkaya China
Anwar Abbas menyampaikan bahwa hubungan yang baik antara umat Islam dan pemerintah harus dibangun.
Begitu juga hubungan baik antara umat Islam dan Polisi, juga harus dibangun.
"Karena itu bagaimana caranya hubungan baik antara umat Islam dengan pemerintah bisa berjalan baik, dan dengan polisi bisa baik?," ujarnya.
Dia menyatakan solusinya adalah dengan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.
Baca Juga: Mi Instan Sultan, Wanita Ini Beri Toping Emas 24 Karat ke Mi Goreng Racikannya
Selain itu juga tidak bersikap diskriminatif dalam menegakkan hukum.
Setelah itu melihat faktanya secara empirik, sikap diskriminatif seperti itu lah yang membuat ketegangan.
"Karena itu bagi saya ya, saya mohon betul kepada pemerintah ya kepada pihak kepolisian supaya tegakkan dengan seadil-adilnya," ucap Anwar.
Baca Juga: 3 Menteri Rilis SKB Soal Pakaian Sekolah, Nadiem Makarim: Agama Itu Ada di Individu
Dia mengaku terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alisa Wahid.
"Ini ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ya menyelesaikannya menurut saya dengan dialog," katanya.
Sebab itu, dia menilai ada banyak sekali perbedaan pendapat, yang akhirnya berujung dengan digunakannya security approach, dengan main tangkap.
Menurut Anwar Abbas, jika ada perbedaan pendapat dalam mengurus negara, maka solusinya melakukan diskusi.
Baca Juga: Akui Sewakan Apartemen untuk Pebulu Tangkis Putri, Edhy Prabowo Bantah Miliki Hubungan Khusus
Dikatakannya ada sebuah ide dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya sangat bagus, tetapi Jokowi seperti lupa dengan ide tersebut, yaitu Dewan Kerukunan Nasional.
Anwar Abbas mengimbau agar masalah-masalah perbedaan pendapat tersebut jangan langsung ditangani oleh Jokowi.
Akan tetapi dibawa ke dalam ranah Dewan Kerukunan Nasional.
"Jadi bagi saya mengimbau betul karena persoalan kita banyak. Kita perlu persatuan dan kesatuan, kita perlu keamanan dan ketentraman," ucapnya.
Baca Juga: Mega Korupsi Asabri Rugikan Negara Rp23,73 triliun, Kejagung Buru Aset 8 Tersangka di Luar Negeri
Karena itu, dia sangat mengharapkan supaya Dewan Kerukunan Nasional yang digagas oleh Jokowi dalam kabinet yang sebelumnya, dapat dihidupkan dan difungsikan kembali.
Dia percaya jika Dewan Kerukunan Nasional kembali dihidupkan, maka akan ada tesa, antitesa, dan sintesa.
"Sehingga negeri ini menurut saya akan bergerak ke arah yang lebih baik," ujar Anwar Abbas.***