Soal Moeldoko di KLB Partai Demokrat, Megawati Disebut-sebut Tak Setuju: Itu Bunuh Diri Politik

PR BEKASI - Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyoroti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Sebelumnya, KLB digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada beberapa waktu lalu.

Dalam acara KLB ditetapkan bahwa Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

Hal tersebut membuat Partai Demokrat terpecah menjadi dua kubu yakni, kubu Moeldoko dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga: Saat Nissa Sabyan Cs Rilis Lagu Baru 'Sapu Jagat', Mantan Istri Ayus: Bertahan Sakit atau Pergi Bahagia

Baca Juga: Akui Kenal Lebih Awal Dibanding Aurel, Millen Cyrus Bongkar Sifat Atta Halilintar yang Tak Banyak Orang Tahu

Baca Juga: Bukan Moeldoko, Sri Mulyono: yang Bunuh Demokrasi dalam Demokrat ya Pak SBY Sendiri di 2013

Mendengar kisruh tersebut, Megawati disebut-sebut tidak sepakat dengan adanya perebutan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

Sebagai politikus yang telah lama berkiprah di PDI Perjuangan Megawati menilai kisruh tersebut tidak seharusnya terjadi.

Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik pada akun Twitter pribadinya, Jumat, 12 Maret 2021, mengatakan, putri Bung Karno itu pasti memahami legitimasi moral historis PDIP sebagai partai korban otoritarianisme orde baru.

Baca Juga: Bukan Moeldoko, Sri Mulyono: yang Bunuh Demokrasi dalam Demokrat ya Pak SBY Sendiri di 2013

Baca Juga: Masih Belum Terima Felicia Tissue Disakiti, Meilia Lau Ceritakan Cara Kaesang Pangarep Lakukan 'Ghosting'

“Bahkan Ibu Megawati tak bakal menyetujui ambil alih paksa Partai Demokrat. Ibu Mega pasti memahami, legitimasi moral historis PDIP sebagai Partai korban otoritarianisme Orde Baru,” cuit Rachland.

Sama halnya dengan Demokrat, lanjut dia, PDI Perjuangan akan hancur bila kadernya mengabsahkan KLB ilegal Deli Serdang. Itu sama saja dengan bunuh diri politik.

“Akan hancur bila kader PDIP mengabsahkan KLB ilegal Deli Serdang. Itu seperti bunuh diri politik,” katanya.

Baca Juga: Foto Moeldoko dan Min Aung Hlaing Aktor Kudeta Myanmar yang Sedang Berdampingan Viral, Gde Siriana Tertawa

Baca Juga: Tak Terima Orang Tua Akan Cabut Biaya Hidupnya, Pengangguran 41 Tahun Lulusan Oxford Ajukan Gugatan Hukum

Pada cuitan sebelumnya pun, Rachland dengan terang-terangan meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Sumut.

Dengan sikap tersebut, Moeldoko melepaskan Presiden Jokowi dari sentimen negatif publik yang menganggap pemerintah membiarkan tindak kudeta yang dilakukan oleh bawahan presiden sendiri.

“Jalan terbaik bagi @GeneralMoeldoko adalah mundur dari Ketum abal-abal hasil KLB Ilegal. Dengan begitu, ia lepaskan Presiden dan koleganya di pemerintah dari beban tak perlu dan sasaran protes publik. Ini juga cara yang memberi Presiden alasan untuk mempertahankannya di istana,” kata Rachland.

Baca Juga: Sri Lanka Akan Tutup 1000 Madrasah dan Larang Penggunaan Burkak Atas Alasan Keamanan Nasional

Baca Juga: Pagar Pembatas Sebuah Universitas Ambruk dari Lantai Empat, 7 Mahasiswa Tewas

Moeldoko resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.

Moeldoko terpilih aklamasi mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan, sebagaimana diberitakan Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Megawati Disebut-sebut Tak Setujui Langkah Moeldoko di KLB Deli Serdang, 'Bunuh Diri Politik'".

Pimpinan sidang, Jonni Allen membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.

Sehingga dengan keputusan tersebut maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mereka nyatakan sebagai Ketum demisioner.*** (Dicky Aditya/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)