PR BEKASI - Politikus Partai Demokrat Taufik Rendusara menyoroti banyaknya permintaan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresiden.
Pasalnya, Moeldoko telah terbukti terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrta (GPK-PD) bahkan sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).
"Banyak yang minta Pakde @jokowi pecat Moeldoko. Saya malah berfikir tak perlu melakukan itu," kata Taufik Rendusara, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @TRendusara, 14 Maret 2021.
Taufik Rendusara menilai, pemecatan Moeldoko tidak perlu dilakukan, karena yang diperlukan sekarang adalah kebesaran hati Moeldoko agar segera mengakui kekeliruannya.
Baca Juga: Heboh Ritual Mandi Bareng Aliran Hakekok, Anwar Abbas: Orang-orang Seperti Itu Secara Kejiwaan Labil
Taufik Rendusara juga meminta Moeldoko untuk segera meminta maaf pada Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Yang diperlukan sekarang ini kebesaran hati seorang jendral karatan untuk mengakui kekeliruannya telah tertipu panitia pelaksana KLB abal-abal, lalu meminta maaf kepada Ketum @PDemokrat yang sah, AHY," kata Taufik Rendusara.
Lebih lanjut, Taufik Rendusara menuturkan bahwa dulu Moeldoko pernah membanting jam tangan KW. Oleh karena itu, ini saatnya bagi Moeldoko membanting jabatan Ketua Umum KW.
"Moeldoko pernah membanting jam tangan KW. Oleh karena itu tak ada salahnya jika sekarang juga membanting gelar Ketum KW, karena tertipu Nazaruddin dan kawan-kawan. Iya gak sih," ujar Taufik Rendusara.
Seperti diketahui, Moeldoko telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara pada Jumat, 5 Maret 2021. Sementara AHY dinyatakan demisioner.
Adanya KLB itu pun menimbulkan polemik di tengah publik, ada yang mendukung dan ada juga yang menentang karena dinilai telah menyalahi aturan AD/ART Partai Demokrat.
Sementara itu, salah satu penggagas KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara, Darmizal mengatakan, alasan digelarnya KLB adalah untuk menyelamatkan Partai Demokrat yang trennya cenderung menurun sejak tahun 2009 lalu.
Hal itu disampaikan Darmizal saat menjadi narasumber di acara "Mata Najwa bertajuk "Ribut Berebut Demokrat" pada Rabu, 10 Maret 2021.
"Targetnya adalah kembali membesarkan Partai Demokrat, yang pasca 2009 trennya cenderung terus menurun, dan ini harus diselamatkan," kata Darmizal.
Menurut Darmizal, satu-satunya jalan yang pihaknya lihat untuk dapat menyelamatkan Partai Demokrat adalah dengan menggelar KLB.
"Satu-satunya jalan yang kami lihat untuk menyelamatkan adalah KLB. Ini adalah satu keniscayaan di mana KLB ini menjadi jalan bagi kawan-kawan, kader-kader di daerah, untuk segera bangkit dari keterzalimin mereka," kata Darmizal.
Lebih lanjut, Darmizal menuturkan bahwa kader Partai Demokrat banyak yang terzalimi semenjak Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani PO (Peraturan Organisasi).
"Di mana zalimnya? Adinda saya Hinca dengan Pak SBY menandatangani PO yang mewajibkan semua kader anggota DPRD tingkat satu dan tingkat dua kabupaten/kota untuk memberikan setoran langsung ke bendahara umum DPP Partai Demokrat," tutur Darmizal.***