'Tawuran' Kubu Moeldoko Vs Kubu AHY Memanas, Adi Prayitno: Ke Depannya Akan Makin Banyak Borok yang Diungkap

27 Maret 2021, 16:46 WIB
Pengamat Politik Adi Prayitno menanggapi terkait Partai Demokrat versi KLB yang kembali mengungkit korupsi Hambalang. /Tangkapan layar YouTube.com/tvOneNews/

PR BEKASI -  Pengamat Politik Adi Prayitno memberikan tanggapan terkait Partai Demokrat versi KLB yang kembali mengungkit kasus korupsi Hambalang untuk segera diusut kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adi Prayitno menilai, diungkitnya kembali kasus korupsi Hambalang merupakan babak lanjut dari tawuran opini antara kubu Moeldoko dan kubu AHY.

Hal itu disampaikan Adi Prayitno saat menjadi narasumber di acara "Apa Kabar Indonesia" bertajuk "Badai Demokrat: KPK Digugat 'Nyanyian Hambalang'" pada Jumat, 26 Maret 2021.

Baca Juga: Diusir Hotma Sitompul Tanpa Alasan yang Jelas, Ibu Bams Eks Samsons: Saya Sebagai Istri Merasa Dizalimi

Baca Juga: Akui Takut Di-roasting Kiky Saputri, Sule: Takutnya Terjadi Apa-apa, Manusia Kadang-kadang Bisa Lepas Kontrol

Baca Juga: Berkaca pada China Hingga Irak, Ulama Lebak KH Hasan Basri Setuju Pelaku Korupsi Bansos Dihukum Mati

"Kalau bagi kita yang melihat persoalan Partai Demokrat yang terbelah ini, yang teranyar soal konferensi pers di Hambalang. Ini kan tidak lebih dari tawuran opini babak lanjut, yang kemudian bobot kontennya lebih serius, berkaitan dengan hukum," kata Adi Prayitno, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Sabtu, 27 Maret 2021.

"Kalau dulu tawuran opininya menyerang kubu AHY tidak demokratis, ada politik dinasti, dan lain-lain. Tapi kan mudah sekali untuk dipatahkan," sambungnya.

Menurutnya, konferensi pers di Hambalang adalah upaya untuk menujukkan kebobrokan Partai Demokrat, yang banyak kadernya terseret kasus korupsi.

Baca Juga: Kubu Moeldoko Ungkit Korupsi Hambalang, Syarief Hasan: Lebih Baik Akui Secara Jantan Sudah Begal Partai Orang

"Konferensi di Hambalang ingin menegaskan satu hal bahwa kebobrokan Partai Demokrat adalah salah satunya karena kasus Hambalang, yang menyeret banyak elite kader Demokrat, rontok karena persoalan korupsi," kata Adi Prayitno.

"Tapi ada pesan yang lebih serius, ada persoalan hukumnya. Karena di situ menyebut nama Mas Ibas, yang minta untuk diperiksa kasus Hambalang yang tidak selesai," sambungnya.

Adi Prayitno menilai, mengungkit kembali korupsi Hambalang adalah suatu serangan yang bobotnya semakin ditingkatkan.

"Ini yang saya sebut sebagai satu serangan yang ditingkatkan bobotnya. Kalau kemarin bicara tentang normatif, demokrasi, oligarki, orang menganggapnya biasa-biasa saja," kata Adi Prayitno.

Baca Juga: Moeldoko Ingin Partai Demokrat Bersih, Muhammad Rahmad: Kita Rekrut Nazaruddin yang Punya 'Serbuk Pembersih'

Apalagi ketika menyebut nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terlibat dalam korupsi Hambalang, Adi Prayitno menilai hal itu adalah serangan yang cukup tajam.

"Tapi ketika menyebut Ibas terlibat dalam kasus Hambalang dan perlu diusut, maka kemudian saya menyebutnya sebagai serangan yang cukup tajam, babak baru, di mana ke depan akan begitu banyak borok-borok yang diungkap oleh berbagai kubu, baik kubu Deli Serdang maupun kubu AHY," tutur Adi Prayitno.

Menurutnya, saat ini kubu Moeldoko sedang mengupayakan untuk memperlihatkan sisi lain kubu AHY yang tidak diketahui oleh publik.

Baca Juga: Demokrat Kubu AHY Diserang Isu Korupsi Hambalang, Renanda Bachtar: Kubu KLB Sudah Mulai Frustasi

"Ada sesuatu yang baru, yang ingin ditonjolkan oleh teman-teman KLB. Itu loh kubu AHY saat ini, bukan hanya dikuasai oleh politik dinasti tapi ada banyak yang terlibat kasus korupsi tapi tidak diungkap," ujar Adi Prayitno.

Oleh karena itu, Adi Prayitno memprediksi bahwa ke depannya akan banyak serangan-serangan politik dari kedua kubu sambil menunggu keputusan Kemenkumham.

"Itu yang saya sebut babak lanjut dari tawuran opini yang gak selesai. Ke depan bobot-bobot serangan politik semacam ini tentu akan semakin dikemukakan sebagai upaya merebut siapa yang paling sah mendapat dukungan publik, sambil menunggu SK Kemenkumham akan diberikan ke siapa," tutur Adi Prayitno.***

Editor: Rika Fitrisa

Sumber: YouTube tvOneNews

Tags

Terkini

Terpopuler