PR BEKASI - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung keputusan pemerintah pusat yang meniadakan libur panjang serta dan melarangan mudik lebaran 2021, meningat kondisi Indonesia yang masih berjuang melawan pandemi Covid-19.
Dalam hal ini, Ace Hasan menilai, ditengah kondisi seperti ini pemerintah memang sudah seharusnya bertindak tegas demikian yaitu dengan melarang masyarakat untuk tidak melakukan mudik pada lebaran 2021 ini.
"Saya kira pemerintah harus tegas ya soal larangan libur dan mudik Lebaran. Lebih baik dilarang saja," kata Ace Hasan pada Jumat, 26 Maret 2021.
Berkaca dari libur Natal dan tahun baru yang lalu, Ace Hasan mengungkapkan akibat dari adanya pelonggaran dalam libur panjang tersebut dampaknya adalah terjadinya peningkatan angka kasus positif Covid-19 secara tajam.
Baca Juga: KPK Ungkap Nilai Bayaran Manggung Cita Citata di Acara Kemensos
Ace Hasan berharap hal serupa seperti saat liburan Natal dan tahun baru yang lalu, tidak kembali terjadi dalam momen lebaran Idul Fitri tahun ini.
"Kita sudah punya pengalaman bahwa akibat liburan yang longgar pada saat Natal dan tahun baru yang lalu, tingkat kenaikan positif Covid-19 mengalami kenaikan tajam," ujarnya.
"Hal ini tidak boleh terulang lagi untuk Lebaran tahun ini," sambungnya.
Atas dasar hal itulah, Ace Hasan sangat mendukung kebijakan pemerintah yang memutuskan melarang mudik lebaran pada tahun ini. Ia menyebut memang kebijakan itu sudah seharusnya diterapkan oleh Pemerintah.
"Oleh karena itu, jika pemerintah mengumumkan akan kebijakan pelarangan untuk mudik dan libur Lebaran, saya mendukung sekali dan memang seharusnya diterapkan kebijakan tersebut," ucap Ace Hasan, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kabargolkar.com, Sabtu, 27 Maret 2021.
Baca Juga: Catat! Jadwal Penyaluran Bansos untuk Anak, Disabilitas, dan Lansia DKI Jakarta di Bulan April 2021
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengumumkan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi ditiadakan dan dilarang.
Hal ini disampaikan Muhadjir Effendy dalam keterangan pers virtual terkait Libur Idul Fitri 1442 H/2021 Masehi. Ia menyebut keputusan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Muhadjir Effendy menyebut keputusan ini juga merupakan hasil dari rapat koordinasi yang diikuti oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, TNI-Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Sesuai arahan Presiden dan rapat koordinasi Menteri terkait pada 23 Maret 2021 di Kantor PMK, serta hasil konsultasi dengan Presiden, ditetapkan tahun ini mudik ditiadakan," katanya kemarin.
Muhadjir Effendy menjelaskan keputusan pelarangan mudik Lebaran 2021 ini nantinya akan diberlakukan sejak 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Baca Juga: Kaget Habib Rizieq Diisolasi 1 Bulan di Penjara Sendirian, Warganet: Astagfirullah, Sampai Segitunya
"Tahun 2021, mudik ditiadakan berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat," ujarnya.
Muhadjir Effendy menuturkan tujuan kebijakan pelarangan mudik lebaran ini, di antaranya untuk memaksimalkan program vaksinasi Covid-19 agar tercapai sebagaimana yang diharapkan.
Ia menambahkan, walaupun mudik Lebaran pada tahun ini dilarang, bukan berarti cuti bersama Idul Fitri juga ditiadakan.
"Cuti bersama Idul Fitri sehari tetap ada tapi, tidak ada aktivitas mudik." ujarnya.***