Yakin Akan Terjadi 'Bedol Desa' di Kubu Moeldoko, Pengamat: Parpol yang Dipilih Nanti Akan Sangat Diuntungkan

5 April 2021, 15:08 WIB
Pengamat Politik dari STISIP Setia Budhi Rangkasbitung, Harits Hijrah Wicaksana memaparkan dua pilihan bagi kubu Moeldoko pasca hasil KLB ditolak Kemenkumham. /ANTARA

PR BEKASI - Pengamat Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung, Harits Hijrah Wicaksana memaparkan sejumlah kemungkinan yang akan terjadi pasca hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara ditolak oleh Kemenkumham.

Harits Hijrah Wicaksana memaparkan bahwa kemungkinan ada dua pilihan bagi kubu Moeldoko, yaitu pilihan pertama akan terjadi "bedol desa" dengan bergabung ke partai politik lain, selain Partai Demokrat.

Sementara pilihan kedua, apabila amunisi dan sumber daya modal yang dimiliki cukup, maka kubu Moeldoko bisa mendirikan partai politik baru.

Namun, Harits Hijrah Wicaksana meyakini bahwa di dalam tubuh Partai Demokrat kubu Moeldoko akan terjadi "bedol desa", dengan bergabung ke partai politik lain.

Baca Juga: Sebut Berantas Teroris Sangat Mudah, Teddy Gusnaidi: Cuma Masalah Niat, Pola Kerja BNPT Harus Sama Seperti BNN

Baca Juga: Didesak Minta Maaf pada Jokowi, AHY: Kami Difitnah, Justru Kubu KLB yang Harusnya Minta Maaf karena Buat Gaduh

Baca Juga: Tak Kaget KLB Demokrat Ditolak, Margarito Kamis: Kalau Sampai Disahkan, Pemerintah Pasti Gunakan Hukum Rimba

"Kami yakin kubu Moeldoko akan terjadi 'bedol desa' dengan bergabung ke partai politik lain," kata Harits Hijrah Wicaksana di Lebak, Banten, Senin, 5 April 2021, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Meski demikian, Harits Hijrah Wicaksana juga memprediksi bahwa akan ada kader lainnya dari kubu Moeldoko yang akan kembali bergabung ke dalam Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara itu, menurutnya, partai yang akan menjadi pilihan untuk bergabung nanti, tentunya akan sangat diuntungkan dengan bergabungnya kubu Moeldoko.

"Yang saya tahu contohnya anak mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo yang kini berkarir di Partai NasDem, dan mereka bisa saja bergabung," kata Harits Hijrah Wicaksana.

Baca Juga: Jokowi Hadiri Pernikahan Atta-Aurel, Rocky Gerung: Presiden Minta Selebritas Dukung Beliau Menuju 3 Periode

Harits Hijrah Wicaksana juga mengimbau AHY agar mampu memainkan peran untuk rekonsiliasi.

Dia juga meminta AHY untuk merangkul kembali para pendiri Partai Demokrat dari kubu Moeldoko, mengingat di sana terdapat Max Sopacua, Jhoni Allen Marbun, dan Marzuki Alie yang dianggap sebagai orang tua dan memiliki pengalaman sejarah.

"Kami berharap AHY bisa memainkan peran untuk merangkul pendiri partai, agar kaderisasi politik berjalan untuk menaikkan elektabilitas pada Pemilu 2024, dan sebaliknya akan merugi jika tidak merangkul karena akan kehilangan separuh suara," tutur Harits Hijrah Wicaksana.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB atau kubu Moeldoko.

Baca Juga: Desak Prabowo Bicara Keadilan, Andi Arief: HRS-Syahganda adalah Jalan Tuhan Mantan Capres Kembali Bersuara

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata kata Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021.

Yasonna Laoly menjelaskan, penolakan tersebut terjadi karena dokumen yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham tidak lengkap.

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Yasonna Laoly.

Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi tersebut yakni tidak menyertakan Surat Mandat dari para Ketua DPD dan DPC sebagai pemilik suara yang sah kepada para peserta yang hadir di KLB.***

Editor: Rika Fitrisa

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler