PR BEKASI – Direktur Eksekutif Charta Politica Indonesia Yunarto Wijaya mengkritisi pembuatan Vaksin Nusantara.
Yunarto Wijaya menegaskan bahwa Vaksin Nusantara harus diuji secara klinis bukan diuji kadar nasionalismenya.
Hal tersebut disampaikan Yunarto Wijaya melalui media sosial Twitternya @yunartowijaya pada Rabu, 14 April 2021.
“Vaksin ya harus diuji secara klinis, bukan diuji kadar nasionalismenya,” kata Yunarto Wijaya sebagaiamana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitternya.
Diketahui bahwa belakangan ini Vaksin Nusantara kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya belum lama ini vaksin yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah disuntikan ke sejumlah pejabat negara.
Tokoh tersebut antara lain adalah Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Aburizal Bakrie disuntik vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Aburizal Bakrie mengungkapkan bahwa dirinya mendukung kesuksesan Vaksin Nusantara.
Hal itu sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat mencintai produk dalam negeri.
Baca Juga: Bank BRI Undur Diri dari Aceh dan Tutup Seluruh Operasional Perbankan
Aburizal Bakrie pun percaya dengan kemampuan Terawan. Pasalnya, ia merupakan salah satu pasien Terawan.
Vaksin Nusantara merupakan vaksin yang dikembangkan untuk melawan Covid-19. Vaksin ini diklaim sebagai vaksin buatan dalam negeri.
Baca Juga: Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar, Diantaranya Malah Digunakan Bayar Dangdutan
Sementara itu, Sufmi Dasco pun mengungkapkan kesediaannya diambil sampel darah untuk melanjutkan fase II Vaksin Nusantara.
“Kita harus mendukung produksi dalam negeri terutama buatan anak bangsa,” kata Dasco dikutip dari Antara, Rabu, 14 April 2021.
Dasco mengatakan bahwa vaksin produksi luar negeri tidak mudah masuk ke Indonesia terutama saat ini terjadi embargo dari negara-negara penghasil vaksin.
Baca Juga: Dianjurkan Rasulullah SAW, Simak 5 Manfaat Dahsyat Makan Kurma Saat Berbuka Puasa
Oleh karena itu, Dasco mendukung produksi vaksin dalam negeri dan juga vaksin mandiri.
“Saya pikir dengan adanya Vaksin Nusantara akan menambah kekayaan vaksin apalagi ini produksi dalam negeri, sehingga bisa membantu pemerintah menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain ternyata proses penyuntikan Vaksin Nusantara atau uji klinik fase II itu tidak mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
BPOM belum memberikan izin Persetujuan Uji Klinik (PPUK) uji klinik fase II untuk Vaksin Nusantara karena ada beberapa syarat terkait kaidah ilmiah yang belum terpenuhi.
Baca Juga: Bank BRI Undur Diri dari Aceh dan Tutup Seluruh Operasional Perbankan
Adapun kaidah ilmiah itu antara lain cara uji klinik yang baik (Good Clinical Practice), Proof of Concept, Good Laboratory Practice dan cara pembuatan obat yang baik (Good Manufacturing Practice).
Terkait hal tersebut, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menekankan pada prinsipnya semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapat izin BPOM terutama aspek keamanan efikasi dan kelayakan.
Tak terkecuali Vaksin Nusantara yang dikembangkan di Amerika Serikat (AS) dan diujicobakan di Indonesia.
Wiku menekankan selama memenuhi kriteria dan berbagai aspek tersebut maka pemerintah akan memberi dukungan.***