PR BEKASI - Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma akan menjadikan Oktovianus Rayo dan Yonatan Renden, guru honorer di Papua yang tewas ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Iya nanti kita akan usulkan, karena itu bukan kewenangan kami. Nanti kita usulkan di Kementerian Pendidikan ya," kata Risma.
Menanggapi hal tersebut, Sosiolog Arief Munandar mengaku kaget, bahkan pada awalnya dia mengira telah salah membaca berita.
Baca Juga: Unik! Halau Pemudik Bandel, Desa di Sragen Sediakan Rumah Hantu untuk Tempat Karantina
"Gua speechless, apa gua salah baca, ternyata setelah gua lihat, beneran bu Risma akan mengusulkan itu," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Bang Arief, Jumat, 23 April 2021.
Tentu saja, sambung Arief, bisa dipahami apa tujuan Risma melakukan hal tersebut.
"Dia ingin agar keluarga dari kedua guru yang wafat ini kemudian mendapatkan hak-hak sebagai seorang guru PNS, mungkin hak pensiun atau juga hak-hak yang lain," ujarnya.
Kemudian, dia berpendapat bahwa persoalan guru honorer di Indonesia adalah persoalan yang bisa dibilang rumit.
"Gua pengen ngingetin bu Risma bahwa sebenarnya persoalan guru honorer ini di Indonesia adalah persoalan pelik yang gak pernah selesai dari tahun ke tahun," tuturnya.
Ini mengherankan, kata Arief Munandar, karena sebenarnya kebutuhan guru PNS itu masih banyak saat ini.
Dia mengatakan, status guru PNS itu yang baru terpenuhi adalah 51 persen dari total kebutuhan guru.
Baca Juga: Tak Seperti Tarawih, MUI Imbau Masyarakat Salat Idul Fitri di Rumah Lagi seperti Tahun Lalu
"Jadi yang statusnya PNS tuh baru 51 persen dari total kebutuhan, artinya kan sebenarnya ada slot kosong 49 persen lagi kan," ucapnya.
"Slotnya udah ada, nah dari yang 49 persen ini, 33 persen itu masih ditambal oleh guru dengan status guru honorer. Sisanya ini statusnya macem-macem, termasuk guru-guru CPNS yang sudah melewati proses tapi belum diangkat," sambung Arief Munandar.
Oleh karena itu, Arief menyimpulkan bahwa formasinya sudah ada, tetapi ada semacam keterlambatan dalam proses, seperti proses seleksi, administrasi atau proses-proses lain yang menyebabkan slot tersebut tidak bisa diisi.
Sebelumnya, Risma mengatakan bahwa para guru tersebut telah ikhlas mengajar di tempat terpencil Papua.
Menurutnya, pemerintah pusat juga sudah menggelontorkan anggaran banyak untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih.
"Termasuk guru-guru ini, mereka ikhlas mengajar meski di daerah terpencil," kata Risma.***