Network
PR BEKASI - Politisi Partai Demokrat Benny Harman ikut miris dengan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini yang pegawainya kedapatan melakukan dugaan pemerasan terhadap Wali kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.
Sebagai informasi, KPK kini kembali menjadi sorotan karena oknum penyidiknya kedapatan melakukan dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai, yaitu H.M. Syahrial.
Oknum penyidik KPK tersebut diduga memeras Syahrial sejumlah uang senilai Rp1,5 miliar dengan iming-iming kasus dugaan korupsi yang menjeratnya akan dihentikan.
Diketahui kini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan hingga 20 hari kedepan oleh KPK guna penyelidikan lanjutan.
Baca Juga: Unik! Halau Pemudik Bandel, Desa di Sragen Sediakan Rumah Hantu untuk Tempat Karantina
Terkait terlibatnya pegawai KPK dalam kasus dugaan pemerasan tersebut, Benny Harman menilai hal ini merupakan dampak dari revisi UU KPK yang lalu.
Benny Harman menyebut akibat direvisinya UU tersebut, kini peran KPK semakin melemah.
"Dengan kasus ini sulit terhindarkan kesan UU KPK hasil revisi memang dirancang agar KPK tidak terlalu tajam," kata Benny Harman, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @BennyHarmanID, Jumat, 23 April 2021.
Benny Harman melihat, tegasnya KPK kini hanya kepada pihak-pihak yang lemah. Sedangkan terhadap pihak dengan jabatan tinggi dan juga internal KPK sendiri ketegasan itu tak nampak.
