Network
PR BEKASI - Deputi Badan Komunikasi Strategis Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Ricky Kurniawan memberikan komentar terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai informasi, penyidik KPK yang melakukan skandal korupsi berupa pemerasan tersebut berasal dari kepolisian dengan nama Stepanus Robin Pattuju.
Stepanus Robin Pattuju ditengarai menerima suap Rp1,4 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara M. Syahrial dalam rangka menghentikan pengusutan kasus korupsi yang menjerat politisi Partai Golkar tersebut
Dengan adanya temuan kasus tersebut, Ricky Kurniawan meminta untuk membubarkan lembaga anti korupsi itu.
Baca Juga: AstraZeneca Digugat Uni Eropa Gara-gara Vaksin Covid-19, Ada Apa?
"Lebih baik dibubarkan saja KPK," tutur Ricky Kurniawan dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Jumat, 23 April 2021.
Adapun Undang-Undang KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 lalu telah menggantikan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur independensi KPK.
Menurut penilaian Ricky Kurniawan, KPK justru menjadi sumber korupsi baru setelah sukses dilemahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Karena menjadi sumber masalah korupsi baru setelah sukses dilemahkan rezim Jokowi," kata Ricky Kurniawan.
