PR BEKASI - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi kaget dengan penjualan martabak via aplikasi Gojek yang mencapai Rp500 miliar di Jakarta antara tahun 2017 atau 2018.
Penjualan makanan manis itu bahkan menurutnya lebih besar dari gajinya. Ia pun berkelakar bahwa jual martabak via online bisa mendapat penghasilan lebih besar daripada menteri.
"Berapa gerai martabak yang kita punya di Jakarta? Kalau jualan seribu martabak, pendapatan penjualannya bisa lebih besar dari gaji saya. Saya pikir saya salah memilih pekerjaan," katanya.
Baca Juga: NASA Klaim SpaceX Nyaris Dihancurkan oleh UFO Sebelum Sampai ke Stasiun Ruang Angkasa
Menanggapi hal tersebut, mantan Staf Ahli Presiden, Refly Harun mengaku heran, karena gaji menteri jauh lebih kecil dibandingkan gaji seorang direktur utama (dirut) dan komisaris di sebuah BUMN.
"Ini kan tidak masuk akal," ucapnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Minggu, 25 April 2021.
Perlu diketahui, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 dan Pasal 1 Ayat 2 poin (e) Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Dengan begitu, total gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh Mendag M Lutfi adalah sebesar Rp18.648.000 per bulan.
Selain gaji dan tunjangan, terdapat pula dana operasional menteri (DOM) sekitar Rp120 juta hingga Rp150 juta per bulan
Kemudian, para menteri juga mendapatkan fasilitas rumah dinas yang berada di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, mobil Toyota Crown 2.5 HV G Executive hingga jaminan kesehatan.
Menurut Refly Harun, tak hanya gaji menteri, bahkan jajaran kepala daerah dari wali kota hingga gubernur pun sama kecilnya.
"Ini ada isu kepantasan, karena gaji menteri jauh lebih kecil dibandingkan gaji seorang dirut BUMN bahkan dibandingkan gaji komisaris BUMN. Kan gak masuk akal, gaji menteri kecil, gaji bupati dan wali kota juga kecil, juga gaji gubernur," ungkapnya.
Baca Juga: Lirik Lagu ‘Gugur Bunga’ Ciptaan Ismail Marzuki, Lagu Penghormatan untuk Prajurit KRI Nanggala-402
Makanya tidak heran, menurutnya, kalau walikota, bupati, dan gubernur sering terjebak dalam tindak pidana korupsi akibat saking kecilnya gaji mereka.
Refly Harun kemudian mengungkapkan pengalamannya saat masih menjadi Staf Khusus Mensesneg di tahun 2014.
Gajinya pada saat itu saja menurutnya sudah lebih besar daripada gaji Mendag Lutfi saat ini.
"Karena waktu saya pernah menjadi stafsus Mensesneg tahun 2014, saya mendapatkan semuanya, gaji dan tunjangan itu Rp25 juta, rasanya gak mungkin gaji seorang menteri kok lebih rendah dibandingkan staf khusus," tuturnya.
Baca Juga: Ngamuk karena Tak Terima Persib Kandas di Final Piala Menpora, Polisi Amankan 10 Oknum Bobotoh
Lebih lanjut, Refly Harun menjelaskan bahwa dom tersebut masih menjadi wilayah abu-abu, karena saat ini statusnya tidak jelas apakah bisa dimiliki secara pribadi atau harus dipertanggungjawabkan.
"Let's say Mendag Lutfi mendapatkan maksimal 150 juta ditambah dengan 18 juta, artinya pendapatannya Rp168 juta. Kalau begitu sama dong dengan Komisaris Utama Pertamina yang kata Ahok mendapatkan Rp170 juta per bulan," ungkapnya.
Tak hanya itu, Refly Harun menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang mengalami keuntungan akan mendapatkan penghasilan berupa tantiem alias bonus dan bonusnya bisa hingga miliaran.
Untuk sekelas Pertamina, menurut Refly, tantiem-nya bisa belasan miliar per tahun.
Baca Juga: Hina Keluarga Awak KRI-Nanggala-402, Pemilik Akun Facebook Imam Kurniawan Minta Maaf Ke Petugas
Namun karena komisaris utama hanya mendapatkan 45 persen dari tantiem dewan direksi atau dirut, jadi mungkin sekitar Rp5 miliar hingga Rp8 miliar.
"Bahkan saya pernah menghitung secara kasar pada waktu itu, pendapatan seorang komisaris dan direksi di pertamina karena tidak pernah transparan sekali penghasilan itu, dia dibungkus dengan bunch of money, sehingga saya mengatakan kira-kira Rp900 juta sampai Rp1 miliar per bulan itu bisa," tuturnya.
"Jadi perbandingannya jauh sekali," sambung Refly.
Tidak heran, menurutnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin pernah mengeluh soal gaji yang diterimanya tidak sebesar saat dia menjabat sebagai dirut di Bank Mandiri.
"Sebelumnya beliau adalah dirut Bank Mandiri, kemudian Dirut Inalum, menjadi wakil komisaris Pertamina. Saya pastikan penghasilan per bulannya di atas Rp1 miliar semua," ungkapnya.
"Tapi tiba-tiba sekarang menjadi menteri dengan penghasilan cuman Rp18 juta ditambah dana operasional tadi Rp150 juta, jadi jomplang sekali pendapatannya," sambungnya.
Maka dari itu, Refly Harun menyampaikan bahwa negara ini perlu melakukan revolusi penggajian agar semuanya tertata rapih.
"Jadi inilah misteri perolehan atau pendapatan atau gaji di republik ini yang tidak pernah ditata disusun secara baik sehingga memunculkan wilayah abu-abu, nah makin abu-abu wilayah itu, maka potensi korupsinya semakin besar," tutup Refly Harun.***