PR BEKASI - Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan sebuah foto yang berisi daftar sejumlah pertanyaan kontroversial Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diberikan kepada para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.
TWK tersebut adalah syarat agar pegawai KPK dapat beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melanjutkan kiprahnya di lembaga antirasuah tersebut.
Salah satu foto daftar soal-soal kontroversial itu diunggah oleh pemilik akun Twitter @MahaD3w4 pada 27 Mei 2021.
Baca Juga: Dandhy Laksono Rilis Trailer KPK The Endgame, Pandji: Tonton, TWK Itu Bersihkan KPK Taliban
Dilansir Pikiranrakyat-Bekasi dari akun Twitter @MahaD3w4, berikut adalah ke-13 pertanyaan kontroversial dalam TWK tersebut:
- Islamnya apa?
- Kalau salat pakai doa qunut?
- Kenapa belum menikah?
- Di 2019 pilih siapa?
- Mendukung FPI atau tidak?
- Bagaimana pandangan anda tentang Habib Rizieq?
- Apakah setuju Papua merdeka?
- Apakah anda setuju dengan pengesahan UU Cipta Kerja?
- Bersediakah Anda membela pemerintahan dalam polemik apapun?
- Apakah anggota kepolisian yang telah melanggar kode etik dapat menjadi Ketua KPK?
- Apakah Anda menyetujui gerakan LGBTQ?
- Apa hukuman yang tepat bagi LGBT?
- Sebutkan tweet Jokowi yang mendapat like paling banyak
Baca Juga: TWK Berlaku di Semua Lembaga, Moeldoko: Di BPIP yang Tak Lolos Tidak Ribut, Kenapa di KPK Ribut?
Sejumlah soal kontroversial tersebut pun langsung mendapatkan respons miris dari warganet.
Salah satu pertanyaan yang menjadi sorotan warganet adalah pertanyaan nomor sembilan yang menanyakan kesediaan pegawai KPK untuk membela pemerintahan apa pun jenis permasalahannya.
Menurut pemilik akun Twitter @PlisFor9iFmii pertanyaan semacam ini justru memberi kesan komunis di rezim Jokowi.
"Aroma ideologi komunis," ucapnya.
Baca Juga: Hasil Rapat di BKN, KPK Resmi Berhentikan 51 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
"Itu bukan pertanyaan Wawasan Kebangsaan tetapi Wawasan Komunisme," tulis @AbdulAzizlatte.
Netizen lain juga mengakui bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas yang akan dilakukan pegawai KPK, yakni memberantas korupsi di Tanah Air.
"Gak ada relevansinya. Ini mah cuma intervensi dari koalisi," kata @3_chav.***