PR BEKASI - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, mengumumkan di akun media sosialnya kalau dia menerima para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
Cholil Nafis mengatakan bahwa para pegawai KPK tersebut mengadu bahwa metode dan tesnya tak dapat dijadikan sebagai standar kelulusan.
"Menerima teman-teman pegawai KPK yang tak lulus TWK," kata Cholil Nafis.
Baca Juga: Pakar: Poligami Dapat Tingkatkan Risiko Kanker Serviks
"Mereka mengadu bahwa metode dan tesnya tak dapat menjadi standar kelulusan dan mereka merasa difitnah," ucapnya.
Dia menyampaikan bahwa yang datang ke MUI tak hanya mereka yang muslim.
Akan tetapi, mereka yang bukan muslim pun turut datang ke MUI.
Baca Juga: Novel Baswedan Disebut Adu Domba PGI, Pemerintah, dan KPK, Kader PDIP: Jangan Terkecoh
Dia pun mengharapkan dan mendoakan para pegawai tersebut mendapatkan yang terbaik.
"Kami berharap dan berdoa agar mereka mendapat yg terbaik dan yg adil," ujarnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @cholilnafis pada Kamis, 3 Juni 2021.
Sebelumnya, akun media sosial MUI menyebutkan bahwa 12 pegawai KPK yang tak lolos tes telah bersilaturahmi.
Baca Juga: Tak Akan Cabut SK Pembebastugasan Terhadap 75 Pegawai KPK, Pimpinan Minta Pegawai Serahkan Tugas
Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh Cholil Nafis dan Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi.
Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari situs MUI, disebutkan 12 pegawai tersebut menyoroti untuk menjadi ASN di KPK masih harus menjalani TWK.
Sedangkan, proses itu tak diterapkan di lembaga lain seperti Komnas HAM, yang tak perlu TWK.
Baca Juga: Kapitra Sebut Pertanyaan Jilbab dan Qunut dalam TWK KPK Sangat Pancasila, Feri Amsari Gak Heran
Mereka, para pegawai Komnas HAM, langsung menjadi ASN tanpa adanya tes yang diberikan.
"Pegawai KPK tersebut juga menceritakan bahwa mereka sudah banyak yang bekerja selama belasan tahun dan bahkan tidak pernah kesandung masalah etik," ujarnya.
Cholil mengungkapkan, para pegawai tersebut juga untuk mempersoalkan materi tes yang menjadi polemik itu.
Baca Juga: Beberkan 'Dagelan' Pencarian Harun Masiku oleh KPK, Febri Diansyah: Dicari atau Dibiarkan Lari?
Dikatakan, pertanyaan dalam tes tidak menampilkan apa yang menjadi keahlian mereka. Bahkan, dinyatakan juga tidak mencerminkan kebangsaan.
Selain itu, mereka juga mengutarakan perasaan, para pegawai KPK merasa tak nyaman dengan serangan dan tuduhan yang ditujukan oleh sebagian pihak.
Baca Juga: Belum juga Ditemukan, KPK Akhirnya Minta Interpol Terbitkan Red Notice untuk Harun Masiku
Termasuk juga fitnah yang menyebut mereka sebagai Taliban atau anti-NKRI.
"Kita akan bawa masalah ini ke dalam rapat Pimpinan Harian MUI untuk memastikan langkah apa yang akan diambil MUI," katanya.***