PR BEKASI – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD dan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid terlihat saling beradu pendapat di Twitter.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun resmi Twitter Mahfud MD, @mohmahfudmd pada Minggu 11 Oktober 2020, Mahfud MD menuliskan cuitan yang terpantau telah ada sebanyak 837 yang membagikan, 328 warganet yang memberikan komentar, dan disukai sebanyak 4.135 warganet.
“Ada meme: Bulan September dalam ribut-ribut film G30S/PKI pemerintah dituding pro komunisme, bulan Oktober karena ribut-ribut UU Ciptaker (Undang-undang Cipta Kerja) dituduh pro kapitalisme. Teori apa yang bisa menjelaskan ideoligi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Fred Riggs tentang ‘Prismatic Society’,” tulis Mahfud MD.
Baca Juga: Viral Pesan Berantai Pendaftaran Prakerja Melalui Situs Baru, Akun Resmi Prakerja Beri Klarifikasi
Namun pernyataan itu dibalas oleh politisi PKS yang juga Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid yang merasa aneh dengan cuitan seorang Menkopolhukam.
“Karena kita sepakat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah negara Pancasila, justru aneh kalau pemerintah dan/atau rakyat tidak meributkan/menolak komunisme dan kapitalisme di bulan apapun. Karena memang komunisme dan kapitaisme tidak sesuai dengan Pancasila,” Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, @hnurwahid.
Tidak sampai di situ, Mahfud MD juga memberikan jawaban atas pernyataan Wakil Ketua MPR tersebut dengan cara yang sama, yakni membagikan cuitan yang disertai cuitan tanggapannya.
“Gagal paham, Ustaz. Benar, kapitalisme dan komunisme harus kita ributin. Tapi kalau pihak dituding kapitalis sekaligus komunis itu salah. Sama dengan antum, misalnya menuduh Aidit itu komunis sekaligus kapitalis. Menurut Anda, rezim kita ini memang komunis dan kapitalis sekaligus?,” tulis @mohmahfudmd, menanggapi cuitan @hnurwahid.
Baca Juga: Ada Tambang Pasir di Sejumlah Pesisir Pantai Kabupaten Maluku, DLH: Ancam Kelestarian Lingkungan
“Kita setuju, ayo lawan kapitalisme dan komunisme karena keduanya tidak sesuai dengan Pancasila. Rakyat bagus kalau meributkan itu. Tapi mana bisa orang dituduh komunis dan kapitalis sekaligus? Absurd itu. Makanya saya najak antum mendalami teori ‘prismatic sosiety’ mungkin bisa jadi jawaban,” kata @mohmahfudmd, menambahkan.
“Intinya begini: yang dituduh pemerintah pro komunis itu salah karena oleh yang lain justru dituduh kapitalis; pun yang tuduh perintah kapitalis juga salah karena oleh yang lain dituduh komunis. Jadi ini bukan soal ideologi tapi soal pilihan kebijakan. Kebijakan boleh saja dikritik, ditolak, atau didemo,” kata @mohmahfudmd.
Ternyata Hidayat Nur Wahid kembali mengomentari tanggapan Mahfud MD yang menilai dirinya telah menuduh Pemerintahan Jokowi Komunis dan Kapitalis.
"Lho. Saya memang kritisi agar NKRI yg berPancasila jg meributkan Komunisme&Kapitalisme sepanjang waktu,tapi kok diplintir jadi “tuduhan”? Antum gagal paham, Prof. Di negara demokrasi, kritik wajarnya disikapi sbg vitamin, yg menyehatkan/menguatkan daya tahan, untuk kebaikan bernegara," balas Hidayat Nur Wahid.
Percakapan daring di Twitter antara Mahfud MD dan Hidayat Nur Wahid tersebut menyita perhatian warganet.***