Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Sahroni Apresiasi Pemerintah dalam Menuntaskan Hukum dan HAM

20 Oktober 2020, 06:15 WIB
Wakil Ketua Komisi DPR RI, Ahmad Sahroni. /Ho-Dok Pribadi

PR BEKASI - Sejak dilantik pada 20 Oktober tahun lalu, kini pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki usia genap satu tahun masa pemerintahannya.

Sebagai sosok nomor satu dan dua di negeri ini tentunya pasangan Jokowi - Ma'ruf telah melalui banyak tugas berat dalam menjalankan pemerintahan agar tetap baik.

Dalam satu tahunnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberi catatan dalam bidang hukum dan HAM.

Baca Juga: Bikin Geger Warga Setempat, Para Nelayan di Maluku Ini Temukan Ikan Hiu Bermata Satu

"Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini misalnya terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian," kata Sahroni.

Dalam satu tahun terakhir misalnya, Polri telah berhasil mengungkap 29.000 kasus narkoba.

Artinya menurut dia, telah banyak sindikat narkoba internasional yang tertangkap dan upaya pengungkapan dan kinerja yang dilakukan tidak terhenti meskipun tengah di situasi pandemi COVID-19.

Baca Juga: BMKG Imbau Warga Waspada Terkait Peningkatan Aktivitas Gempa di Mentawai

"Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal narkoba," kata Sahroni seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 19 Oktober 2020.

Selain itu, di saat kondisi sulit seperti sekarang dan mendapat banyak hambatan, namun hingga kini keamanan dalam negeri masih tetap terjaga.

Kondisi tetap aman ini perlu diapresiasi, karena biasanya kesulitan dapat menjadi penyebab dari naiknya angka kejahatan.

Baca Juga: 58 Persen Warga Skotlandia Dukung Merdeka dari Inggris, Yes2: Sejak 2014 Keinginan Itu Selalu Ada

"Namun kita lihat di Indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif," ucap Sahroni.

Meski begitu tidak dipungkiri dalam satu tahun ini, pada beberapa aturan terkait hukum dan HAM ada juga yang menuai kontroversi dan kritik dari publik.

Namun dalam demokrasi, ini merupakan hal yang wajar. Kritik dan masukan untuk pemerintah adalah hal yang normal dan harus dihargai.

Baca Juga: Beredar Pesan Berantai Hamzah Haz Meninggal Dunia, PPP Mohon Doa

"Kami di Komisi III siap bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang Hukum dan HAM serta akan selalu mendengar aspirasi masyarakat," katanya.***

Editor: Puji Fauziah

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler