PR BEKASI - Sebagai pilar ideologis negara Indonesia, Pancasila tentu menjadi sebuah pegangan dan pedoman rakyat Indonesia dalam melakukan setiap tindakannya.
Bisa dibilang 5 sila tersebut merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan. Hal ini karena setiap sila pada Pancasila mengandung empat sila lainnya.
Kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan.
Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Adakan Rapat di Puncak untuk Hindari Covid-19, Sekjen FITRA: Jelas Gak Masuk Akal
Walaupun Pancasila diklaim sebagai pedoman dan pegangan rakyat Indonesia dalam setiap tindakannya, Menteri (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa hampir semua pemimpin di Tanah Air mendapat tuduhan bahwa mereka tidak mengamalkan Pancasila.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com melalui unggahan video di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD.
Bahkan Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno pun disebutnya tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti yang seharusnya.
Baca Juga: Mudahnya Transfer Saldo ShopeePay, Ikuti 5 Langkah Ini untuk Nikmati Promo Menarik!
"Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia itu yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila. Bung Karno itu jatuh karena tidak mengerti Pancasila padahal beliau yang ngerti Pancasila," ujarnya.
Saat itu, menurutnya, Soekarno alias Bung Karno dituduh seorang liberalis usai membuat Undang-Undang Agraria pada masa pemerintahannya.
"Sudah itu Pak Harto jatuh karena dituduh melanggar Pancasila. Mana ada coba, enggak ada. Habibie wah ini hebat katanya Pak Habibie, didemo selama pemerintahannya lalu dituduh tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timor Timur. Dibilang anti NKRI, merusak Pancasila," ucapnya.
Baca Juga: Bikin Geram Rakyat Thailand, Raja Vajiralongkorn Pernah Suruh Permaisuri Tampil dengan Bikini
Hal serupa juga dialami oleh Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur.
"Gus Dur sama, habis dia didemo katanya tidak melaksanakan Pancasila, jatuh dia. Mbak Mega dituduh wah ini jual aset negara bertentangan dengan Pancasila. Pak SBY iya juga sampe didatangi tentara-tentara," katanya.
Mahfud MD menegaskan, bahwa tuduhan senada dilayangkan publik kepada Presiden Joko Widodo yang kini masih menjabat.
Baca Juga: Tak Pernah Pakai Masker Saat Bepergian, Ahmad Dhani: Aku Tuh Ikut Pak Terawan
"Jadi sama sekarang juga dituduh begitu. Besok kalau Pak Gatot jadi Presiden sama bakal ada yang mengatakan anda gak ngerti Pancasila," ujarnya.
Alasan dibaliknya, menurut Mahfud MD, didasari oleh belum adanya tafsir final dari Pancasila yang dikeluarkan. Sehingga masing-masing orang bebas mengartikan nilai-nilai Pancasila sesuai kepercayaan.
"Tafsir yang final itu memang belum ada. Enggak ada yang ngerti bahkan dikatakan ekonomi koperasi sampe Bung Hatta tahun '45 gak ada konsepnya. Setiap orang memberi tafsir sendiri merasa inilah Pancasila. Apakah ini jelek, tidak yang penting Pancasila itu sebagai ideologi, ideal," ucapnya.
Baca Juga: Ramai Isu Kemendagri Larang Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Berikut Penjelasannya
Namun menurut Mahfud MD secara pribadi, Pancasila layaknya sebuah prisma yang mampu menampung berbagai nilai baik dari segala macam sisi.
"Kalau saya sudah ada konsep final Pancasila itu pokoknya prismatik yang bagus dari sini masuk, kapitalisme oke yang bagus, individualisme bagus karena menganggap manusia itu lahir bebas, komunisme bagus karena manusia itu terlahir sama, ketemu di tengah, jadi prisma dia," tuturnya.
Ia melanjutkan, setiap pemimpin biasanya mengambil kebijakan yang dibutuhkan pada masa pemerintahan mereka.
Baca Juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf, Asfinawati: Apa yang Didapatkan Rakyat Indonesia dengan Royalti Nol Persen?
"Kebijakan setiap pemerintah tergantung pada kebutuhan saat itu. Persoalan yang seperti itu kalau saya ya enggak risau karena orang pasti ada yang dikritik karena siapa coba yang dianggap benar di negara ini," katanya.
Mahfud MD pun menyebut bahwa segala kritik yang saat ini dilayangkan kepada pemerintah termasuk oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), tergolong dalam sistem demokrasi sehingga ia tidak merasa khawatir akan menimbulkan efek buruk sesudahnya.
"Saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk misalnya mengatakan, wah KAMI ini oposisi. KAMI yang dipimpin Pak Gatot itu bukan apa-apa dia, saya ingin tahu apa yang baru dari KAMI itu yang dikritik. Soal oligarki itu kritik kita dulu kepada Pak Gatot juga ketika jadi Panglima, sama kan," ujarnya.***