Network
PR BEKASI - Polemik pencopotan baliho-baliho yang menunjukkan sosok Habib Rizieq Shihab oleh Pangdam Jaya Dudung Abdurachman nampaknya telah menuai berbagai respons dari lapisan masyarakat.
Hal itu disebabkan, karena aksi Dudung belakangan ini dinilai telah melangkah ke ranah politik warga sipil yang terlalu jauh.
Membahas tentang politik di Indonesia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut bahwa media sosial (medsos) bisa dijadikan alat untuk komunikasi politik.
Hanya saja, menurutnya cara penggunaannya bisa berdampak buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca Juga: Nilai Ucapan JK Berlebihan, Ferdinand Hutahaean: Adanya Kelompok yang Kecewa Kalah di Kontestasi
Oleh karena itu, Hadi Tjahjanto meminta negara perlu mengatur kehidupan dunia maya karena sudah menjadi wadah dan tempat baru dalam kehidupan sosial.
"Negara perlu atur kehidupan dunia maya, terlebih disadari bahwa dunia maya punya implikasi serupa dunia nyata, bahkan lebih luas. Semua yang ada di dunia nyata ada di dunia maya," sambungnya.
Marsekal Hadi Tjahjanto juga menilai karena dunia maya memiliki kelebihan yaitu kecepatan dan kemudahan, hal ini bisa berdampak lebih masif kepada masyarakat daripada dunia asli.
Misalnya, Hadi mencontohkan bagaimana dunia maya mampu melahirkan dunia elektronik, seperti e-commerce, e-government, dan alat diskusi online atau dalam jaringan yaitu webinar.
Baca Juga: Baru Ramai Seminggu Terakhir, Pangdam Jaya Klaim Telah Copot 900 Spanduk Rizieq Shihab dalam 2 Bulan
"Orang kembangkan bisnis berbasis elektronik di berbagai bidang baik itu pemerintahan, pertahanan juga termasuk. Hal ini menunjukkan bahwa dunia maya telah jadi arena baru dalam kehidupan sosial," ucapnya.
Walaupun dinilai memudahkan masyarakat, Hadi juga mengamati dampak buruk dari adanya media sosial. Ia menyebut salah satu dampak buruk media sosial yaitu bisa menjadi ajang propaganda bahkan memecah belah bangsa.
"Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, dengan penggunaan dan jangkauan yang luas, medsos bisa digunakan efektif untuk perang informasi dan perang ideologi," ujar Hadi.
Baca Juga: Khawatir Tinggal 2 Minggu Lagi, Jokowi Beri Arahan Khusus tentang Pilkada ke Mendagri dan Kapolri
Jika hal ini terus dilakukan, kata dia, mampu menimbulkan politik identitas yang sempat digunakan penjajah kepada bangsa.
"Politik identitas kembali marak digunakan, sejak beberapa tahun belakangan karena dinilai mudah menggerus masyarakat dan mudah meraih dukungan," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @RamliRizal, Senin, 23 November 2020, mantan Menteri Keuangan era Gus Dur, Rizal Ramli turut mengomentari ucapan dari Panglima TNI tersebut.
Rizal Ramli menilai ucapan Hadi tersebut sudah terlampau jauh menyentuh ranah masyarakat sipil.
Baca Juga: Kejutkan Jagat Maya, Susi Pudjiastuti Ungkap Sosok yang Buatnya Berani Menari Piring di Atas Beling
"Mas Hadi,, Panglima TNI,, ini mah sudah kejauhan. Bukan tugas TNI ngatur dinamika masyarakat sipil," ucapnya.
Mas Hadi,, Panglima TNI,, ini mah sudah kejauhan ???? Bukan tugas TNI ngatur dinamika masyarakat sipil. TNI perlu siapkan counter cyber war, untuk hadapi ancaman perang cyber dari negara2 lain. Bukan cawe2 urusan sipil,, aya2 wae Mas Hadi ???????? https://t.co/OCeiVFVMwz— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) November 23, 2020
Ia justru menyarankan TNI mempersiapkan counter cyber war (penangkal perang siber) untuk menghadapi ancaman-ancaman siber dari negara-negara asing bukan malah ikut-ikutan urusan masyarakat sipil.
"TNI perlu siapkan counter cyber war, untuk hadapi ancaman perang cyber dari negara2 lain. Bukan cawe2 urusan sipil,, aya2 wae Mas Hadi," tuturnya.
Hal tersebut Rizal Ramli sampaikan usai sebelumnya ucapan dari Pangdam Jaya Dudung Abdurachman yang menyinggung pembubaran FPI dinilai publik telah lewati batas.
Baca Juga: Ucapannya Didistorsi Lawan Politik, Emammanuel Macron: Karikatur Itu Bukan Proyek Pemerintah Prancis
"Kalau perlu, FPI bubarkan saja! Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri," kata Dudung.
Bahkan Dudung mengancam akan memerangi siapa pun yang berusaha mengganggu DKI Jakarta.
“Jangan mengganggu kesatuan di Jakarta. Saya Panglimanya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan di Jakarta. Kalau coba-coba, akan saya hajar nanti,” tuturnya.***
