Network
PR BEKASI - Kemarin tepatnya pada Rabu, 25 November 2020 dini hari, tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo bersama 13 orang lainnya setibanya di Bandara Soekarno Hatta.
Diketahui Edhy bersama 13 orang tersebut mendarat setelah melakukan perjalanan dinas ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS)
Ada beberapa orang yang ditangkap oleh tim KPK selain Edhy dan istrinya, Iis Rosita Dewi pada Rabu dini hari.
Baca Juga: Jadi Tersangka, KPK Ternyata Sudah Endus Pergerakan Edhy Prabowo sejak Agustus 2020
Di antaranya, beberapa pejabat KKP, Staf Khusus Menteri, ajudan menteri, ajudan istri menteri (Iis), satu orang anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, satu orang Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, dan Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik di KKP sekaligus Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Khusus Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Jangan mendukung saja harusnya, pemerintah terus akan berjuang di garda terdepan dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan KPK sebagai mitra sejati.
Kalau ini kan terkesan tidak mau aktif ambil bagian.
Baca Juga: Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi Musnahkan Rokok dan Liquid Ilegal Senilai Ratusan Juta Rupiah
Pakar hukum tata negara Refly Harun turut mengomentari penangkapan Edhy oleh KPK tersebut.
Refly menilai memang kasus korupsi lobster benur di Indonesia sudah menjadi polemik sejak dahulu.
"Lobster benur itu sebenarnya sudah ribut di mana-mana, konon ada perusahaan yang baru dibuat, baru dibentuk dan mendapatkan izin untuk ekspor lobster dan biasanya kan 'tidak ada makan siang yang gratis'," ucapnya.
Baca Juga: Miliki Aquatic Center Terbaik Ketiga di Indonesia, Atlet Renang Jabar Jalani TC di Bekasi
"Jadi penunjukan 20 perusahaan tersebut apakah kosong-kosong saja atau penuh dengan tindak pidana suap, ya kita akan lihat nanti dalam proses penyidikan selanjutnya," katanya Refly.
Refly berharap dalam proses penyidikan, KPK menindak para pelaku dengan sejujurnya tidak ada yang ditutup-tutupi dan dibela.
"Kita tunggu proses ini akan sampai ke akar-akarnya, tidak menyembunyikan orang tertentu atau melepaskan orang tertentu, karena kebetulan misalnya ini bisa dikorbankan, ini dekat dengan kekuasaan, mudah-mudahan tidak begitu KPK ya," tuturnya.
Baca Juga: Miliki Aquatic Center Terbaik Ketiga di Indonesia, Atlet Renang Jabar Jalani TC di Bekasi
Semoga, ucap Refly, penangkapan ini bukan karena yang disasar dalam partai Gerindra tetapi semata-mata karena kasusnya memang faktual, ada fakta dan datanya.
Lebih lanjut, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Kamis 26 November 2020, Refly membahas tentang moral dalam memakai uang negara.
"Moral ini kecil tapi kadang-kadang tidak dianggap merugikan uang negara, padahal pemborosannya luar biasa," tuturnya.
Baca Juga: Diego Maradona Meninggal, Presiden Argentina Umumkan 3 Hari Berkabung Hingga Warga Turun ke Jalan
"Ini ada rombongan 13 orang ke Honolulu, Hawaii, AS, jauh juga, mahal juga perjalanannya, dan tidak mungkin juga kelas biasa ya, biasanya pejabat-pejabat gini mintanya kelas bisnis minimal," kata Refly.
Menurut Refly perjalanan-perjalanan seperti inilah yang menjadi momentum pemborosan uang negara.
"Perjalanan-perjalanan seperti ini, sering kali menjadi ajang pemborosan, 13 orang yang datang, urusannya apa di honolulu, apakah kehadiran dua anggota DPR itu sangat dipentingkan, apakah kehadiran Ngabalin juga sangat dipentingkan?," tuturnya.
Baca Juga: Curigai Ada Maling di Tubuh KPK, Dewi Tanjung Minta Lakukan Audit kepada Penyidik KPK
Refly mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama menilai apa yang sesungguhnya dilakukan Edhy cs di honolulu tersebut.
"Penggunaan anggaran harus bertanggung jawab, apalagi konon mengajak istri juga, jadi sebenarnya Edhy tidak hanya kasus korupsi tapi juga kasus etika harusnya," ucapnya.
Refly bahkan mengakui tidak pernah mendengar dan tahu bahwa seorang istri dapat dibiayai oleh negara jika bepergian ke luar negeri.
Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo dari Gerindra Tersangka KPK, Refly Harun: Ada Semacam Tebang Pilih
"Saya tidak pernah mendengar bahwa Istri dibiayai oleh negara kalau bepergian ke luar negeri," ucapnya
"Karena saya punya pengalaman, pernah saya menuliskan istri ikut melancong, ketika saya masih menjadi staff ahli di sebuah institusi, dan akhirnya semua batal baik pejabat-pejabatnya yang pergi ke luar negeri apalagi istrinya, pejabatnya saja batal karena awalnya istri-istri sudah mau ikut," ucapnya.
Refly menjelaskan ada beberapa cara untuk mengakali perjalanan-perjalanan dari para istri pejabat tersebut.
Baca Juga: Edhy Diduga Terima Aliran Dana Sebesar 1.4 Miliar, Kartu ATM Bank Sekpri Istri Jadi Bukti Vital
"Taktiknya adalah ya kalau baik dibelikan dua kelas bisnis, tapi kalau agak hemat dibelikan kelas ekonomi tapi pertanggungjawabannya 1 orang kelas bisnis, atau bisa juga nama-nama orang lain dicatut, atau nama-nama staf diperbanyak, lalu ada subsidi silang," ucapnya.
Tapi apapun itu, tutur Refly, itu adalah praktek yang tidak hanya melanggar nilai moral tetapi sudah korupsi juga sebetulnya.
"Penyalahgunaan fasilitas, menyalahgunakan kewenangan, tetapi kadang-kadang yang begini ini dianggap kecil, ya minimal diperiksa oleh inspektorat agar penggunaan keuangan negara itu akuntabel," tutur Refly.***
