MUI Anggap Aneh Jika Kapolri Dijabat Non Muslim, Begini Komentar Refly Harun

Pakar hukum tata negara Refly Harun turut menyoroti pendapat Waketum MUI tersebut, pendapat yang dilontarkan Muhyiddin sah-sah saja.

"Yang saya tidak setuju adalah menghentikan aspirasi, jadi aspirasi yang disampaikan Muhyiddin sah-sah saja, karena itu sebuah aspirasi, dia mewakili MUI," ucapnya.

Refly juga mengingatkan kepada publik tidak boleh aspirasi tersebut dianggap sebagai sebuah diskriminasi karena memang sejak dahulu negara ini diperjuangkan oleh agama Islam.

"Tidak boleh juga aspirasi itu dianggap sektarian, karena bung Karno sendiri pernah bilang begini ketika dia berpidato,

'Nanti kalau di jembatan kemerdekaan tersebut bekerjalah sebaik-sebaiknya, kalau di antara UU yang mau dihasilkan itu ingin ajaran Islam sebanyak-banyaknya maka berjuanglah dalam Pemilu agar wakil-wakil rakyat itu berasal dari golongan Muslim' ," ujar Refly.

Baca Juga: Tanggapi Penurunan Baliho Habib Rizieq oleh Pangdam Jaya, Gatot Nurmantyo: Tunggu Saja Teguran

Refly juga menegaskan bahwa aspirasi ini bukan merupakan sebuah pendekatan represif.

Lalu jika dikaitkan dengan jabatan Kapolri, menurut Refly keputusan akhirnya tetap akan berada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).