Network
Ia mengambil contoh partai Golkar yang dua tahun yang lalu ketua umumnya, Setya Novanto terjerat kasus korupsi
"Tapi faktanya Golkar masih nomor dua dari sisi perolehan kursi partai politik dan nomor tiga dari perolehan suara," tutur Refly seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat, 27 November 2020.
Baca Juga: Cek Fakta: Jokowi dan Ahok Dikabarkan Masuk Daftar 5 Besar Pemimpin Ditakuti Dunia
Sehubungan dengan hal tersebut, Refly khawatir kasus korupsi akan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia.
"Misalnya, tidak ada punishment katakanlah terhadap kader-kader partai yang korupsi, termasuk juga ya mungkin Capres dari partai tersebut, ini kan memprihatinkan sesungguhnya," ucapnya.
"Karena kalau tidak ada punishment atau social punishment ini ya tidak akan ada efek jera untuk para kader-kader partai politik yang ingin melakukan tindak pidana korupsi maupun tokoh politik karena ternyata masyarakat melihatnya biasa-biasa saja tidak ada gempa bumi," sambung Refly Harun.
Baca Juga: Viral Ibu-ibu Marah dan Takbir Hindari Tilang Polisi, Budiman Sudjatmiko: 'Mengencingi' Hukum
Padahal menurut Refly di negara lain jika ada kader partai apalagi menteri yang melakukan tindak pidana korupsi terkesan heboh sekali dan memang hukuman sosialnya luar biasa.
"Tapi kalo di kita kok dianggap biasa-biasa saja, persoalan besar ini di republik ini, karena itu sekali lagi untuk memberantas korupsi kita tidak bisa mengandalkan adanya social punishment," ucapnya.
Faktanya, tutur Refly, di beberapa tempat, mereka yang sudah divonis melakukan tindak pidana korupsi masih bisa menang bahkan ada yang menang saat ada di dalam rumah tahanan.
