Network
Baca Juga: Bandingkan Korupsi e-KTP dan KKP, Refly Harun: Kasus Kecil Diuber-uber karena Ada Target Politiknya
"Karena kita tahu dalam konteks Pilkada misalnya seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka ya tidak ada masalah untuk kontes di dalam Pilkada, sebagai terdakwa pun tidak ada masalah juga, kalau sudah divonis nanti akan dilihat, ketika dia menang dia dilantik terlebih dahulu setelah dilantik dia akan diberhentikan sementara," ucapnya.
"Kalau bandingnya dia menang, dia akan diaktifkan lagi sebagai kepala daerah, kalau kemudian di kasasi kalah lagi, ya dinonaktifkan, pemberhentian tetap," sambung Refly.
Itulah salah satu aturan yang membuat Refly khawatir dengan keseriusan hukuman atas tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Balas Nyanyian 'Hancurkan Risma Sekarang Juga', Kordinator Aksi: Itu Ibumu, Juga Ibuku
"Penetapan tersangka kadang-kadang terlalu mudah, kadang-kadang malah case-nya gak ada, jadi itulah diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia, kasus besar di depan mata tidak ditindak lanjuti, kasus kecil karena ada target politiknya terus diuber-uber dan dipermasalahkan," tuturnya.
Refly mengaku bahwa hal tersebut terjadi kepada temannya sendiri ketika sedang berlaga di pemilihan Gubernur.
"Ternyata kasus 5 tahun lalu, 2015 diungkap lagi karena memang status tersangkanya tidak pernah dicabut walaupun case-nya tidak merugikan negara, bukan kasus korupsi dan lain sebagainya," ucapnya.
Baca Juga: Arie Kriting Ungkap Kekesalannya Usai Sufmi Dasco Sebut Kasus Edhy Prabowo Adalah Musibah
"Tapi saya selalu mengatakan korupsi adalah korupsi, jadi kalau anda memang korupsi dan anda kebetulan dipilih untuk diinvestigasi ya begitulah nasibnya, makannya pesan moralnya jangan korupsi dan penegak hukum harus profesional," sambung Refly.
