Network
PR BEKASI - Para putra putri dan anak cucu Pejuang Pepera meminta pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua yang telah diberlakukan sejak 2001.
Ketua DPP Presidium Putra Putri Pejuang Pepera, Yanto Eluay mengatakan, hingga kini masyarakat selalu menilai bahwa kebijakan Otsus Papua tidak berhasil dijalankan oleh para pejabat di Papua.
Sehingga, sudah sepantasnya para pejabat yang selama ini menjalankan kebijakan Otsus Papua dievaluasi dan dimintai pertanggungjawabannya.
Baca Juga: Din Syamsuddin Singgung Posisi Ketua Wantim, Refly Harun: MUI Itu Bukan untuk Mengendorse Pemerintah
"Yang jelas Otsus Papua Jilid II tetap jalan atau tetap dilanjutkan. Kami hanya minta perlu dievaluasi dan minta pertanggungjawaban dari pejabat-pejabat yang selama ini menjalankan kebijakan Otsus di Papua, sebab sampai hari ini masyarakat selalu menilai bahwa Otsus itu tidak berhasil, Otsus itu gagal dan lain-lainnya," kata Yanto Eluay di Timika, Minggu, 29 November 2020, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Dia mengatakan, selama 19 tahun lamanya, pemerintah pusat di Jakarta telah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk Papua.
Bahkan, dana tersebut mencapai puluhan triliun rupiah sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat memberikan otonomi khusus bagi Papua untuk dapat mengatur diri sendiri.
Baca Juga: Pilkada 2020 Segera Digelar, Febri Diansyah: Pilih Cakada Berintegritas, Tidak Terlibat Korupsi
Menurutnya, meski telah menggelontorkan uang yang sangat banyak ke Papua, tetapi faktanya, hingga hari ini sebagian besar rakyat Papua masih belum sejahtera, bahkan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan.
"Uang yang diberikan Jakarta ke Papua sangat banyak, kalau memang ada kewenangan-kewenangan yang masih terganjal, hal-hal itu saja yang perlu direvisi untuk diatur kembali agar ke depan pelaksanaannya lebih baik dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat asli Papua. Kami akan terus mendorong pertanggungjawaban dana otonomi khusus yang sudah diberikan selama 19 tahun berjalan ini," tutur Yanto Eluay.
Dia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dan tidak terpisahkan dari NKRI.
Baca Juga: Andie Arief Minta KPK ke Kota Medan, Refly: Banyak Pejabat yang Bolak-balik untuk Sambangi Bobby
Oleh karena itu, para putra-putri dan anak cucu pejuang Pepera bertanggung jawab untuk membawa Papua lebih maju dalam berbagai bidang dalam bingkai NKRI.
Memasuki Desember, dia berharap agenda-agenda politik dari kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan NKRI di Papua tidak menimbulkan kondisi yang kurang kondusif dan tidak damai di tengah masyarakat Papua.
"Papua itu mayoritas umat Kristen, di mana kami mengimani bahwa Desember itu merupakan bulan penuh damai. Mari menantikan dan menyambut kehadiran Juru Selamat Sang Raja Damai itu dengan hati yang penuh damai dan suka cita. Jangan membuat hal-hal yang justru kita menjadi tidak aman, tidak tenteram, dan tidak damai," tutur Yanto Eluay.
Baca Juga: Ramal Perang Dunia Ketiga, Denny Darko Singgung Senjata Biologis dan Laut China Selatan, Ada Apa?
Menurutnya, semua orang yang hidup di atas Tanah dan Negeri Papua memiliki tanggung jawab yang sama untuk ikut menciptakan situasi damai.
"Apapun agenda politik yang mereka mau suarakan, termasuk saat 1 Desember, saya mau tegaskan bahwa Papua sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Kita orang Papua adalah keluarga besar bangsa Indonesia," kata Yanto Eluay.***
