Bima Arya Dinilai Ganggu Hak Rizieq, Rocky Gerung: Terlihat Ada Permainan Politik di Balik Isu Covid

- 30 November 2020, 13:39 WIB
Rocky Gerung yang turut mengomentari aksi Bima Arya yang terbilang kelewatan dan malah melawan instruksi dari presiden Jokowi.
Rocky Gerung yang turut mengomentari aksi Bima Arya yang terbilang kelewatan dan malah melawan instruksi dari presiden Jokowi. /Kolase dari YouTube dan Instagram @bimaaryasugiarto

"Waktu pak Luhut juga diisukan masuk RS itu gak ada klarifikasi dari Istana, kan harusnya diklarifikasi dong itu benar atau tidak, jadi sampai pak Luhut pulang dari Amerika baru orang tau, pak Luhut justru sehat-sehat," tuturnya.

Bahkan ucap Rocky Gerung, delapan menteri kabinet Jokowi yang dikabarkan tertular COVID pun tidak dipublikasikan.

"Jadi terlihat bahwa ada permainan di balik isu COVID ini yaitu isu politik, jadi pemerintah ini mempolitisir Covid, mengkriminalkan orang dengan alasan COVID, merampok uang negara dengan alasan COVID, ini malah jadi permainan politik Istana," ucapnya.

Baca Juga: Sesalkan Sikap Habib Rizieq yang Tidak Kooperatif, Mahfud MD Sebut Pemerintah Akan Tindak Tegas

Rocky Gerung juga menilai Bima Arya telah terseret dalam arus permainan politik Istana tersebut, sebenarnya dia bisa saja menentukan sendiri sikapnya supaya tidak terjadi kontroversi seperti ini.

Padahal dari data yang ada, ucap Rocky Gerung, dari 500.000 orang yang positif, ia yakin diantaranya pasti ada pejabat dan separuh kepala daerah yang saat ini sedang melakukan kampanye.

"Lalu gak dianggap penting itu gak disorot dan dipublikasikan, ini kan Habib Rizieq dianggap penting, jelas aja karena dia adalah tokoh politik yang sedang kontroversi," tuturnya.

Baca Juga: Said Aqil Positif Covid-19, Ferdinand Hutahaean Sampaikan Doa untuk Kesembuhannya

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 30 November 2020, menurutnya, tindakan Bima Arya ini sudah kelewatan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Saya anggap ini demi tukar tambah politik seluruh pejabat mengatasnamakan satgas untuk mencari-cari kesalahan orang, itu gak bener itu, itu melanggar HAM dan melanggar privasi, melanggar hak-hak sebagai pasien itu soalnya, kalau dia diproteksi keluarga yaudah, itu keluarga yang berhak menentukan itu," ucapnya.

Halaman:

Editor: Puji Fauziah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah