Network
Baca Juga: Warganet Doakan Anies Baswedan Meninggal Usai Positif Covid-19, dr. Tompi Beri Pesan Menohok
Refly Harun menilai pelanggaran etika tidak ada apa-apanya jika dibandingkan melakukan pelanggaran-pelanggaran menggunakan kekuatan birokrasi.
"Jadi misal di sini mungkin melakukan pelanggaran etika seperti Akhyar, tapi kalau di sisi Bobby menggunakan kekuatan Jakarta misalnya, kekuatan Istana untuk memenangkan pilihan, nah itu baru kita katakan sebagai sebuah pelanggaran hukum," tuturnya.
Refly Harun juga menyebut apa yang Rocky Gerung sampaikan bahwa ada orang yang bolak-balik Jakarta-Medan untuk memastikan kemenangan menantu Istana tersebut.
Baca Juga: Viral Azan Ditambah Ajakan Jihad, Ferdinand Hutahaean: Beragama Kok Jadi Menakutkan
"Itu bisa terlihat kalau menggunakan kekuatan dan fasilitas dari Jakarta untuk memenangkan pertarungan, hal tersebut tidak bisa dibenarkan, menggunakan fasilitas publik tidak boleh, menggunakan birokrasi tidak boleh, menggunakan state apparatus, money politics, dan vote buying juga tidak boleh," ucapnya.
Jadi Refly Harun menyarankan untuk mengawal Pilkada, yang wajib dikawalnya itu adalah potensi-potensi pelanggaran hukumnya bukan pelanggaran-pelanggaran etik dari para peserta Pilkada.
"Karena kalau misalkan yang dipermasalahkan adalah politik identitas, di dalam berkampanye kita berusaha mencari the strong point kita, dan the weak point pihak lawan, jadi kalo strong point-nya itu adalah dukungan arus, itu bisa arus kanan atau kiri sah-sah saja dalam politik, maka sering dieksploitasi." tuturnya.***
