Network
PR BEKASI - Berbarengan dengan deklarasi kemerdekaan yang digaungkan oleh para pemimpin kemerdekaan Papua Barat dengan membentuk pemerintahan sementara di pengasingan, ratusan mahasiswa asal Papua menggelar aksi unjuk rasa di beberapa kota di Indonesia.
Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan pada Selasa, 1 Desember 2020 tersebut bertujuan untuk menyerukan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.
Demonstrasi tersebut menandai peringatan Papua Barat yang mendeklarasikan kemerdekaan dari pemerintahan Belanda pada tahun 1961, yang diikuti oleh referendum yang disetujui PBB pada tahun 1969 yang membawa Papua di bawah kendali Indonesia.
Baca Juga: Syarat dan Cara Pendaftaraan Antrean Online Perpanjang dan Pembuatan SKCK Baru di Polres Bekasi Kota
Para peserta aksi membentangkan spanduk menyerukan hak untuk menentukan nasib sendiri serta mengibarkan bendera ‘Bintang Kejora’ yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia.
Di antara lebih dari 100 mahasiswa yang yang mengikuti unjuk rasa di ibu kota Jakarta, Roland Levy dari Papua mengatakan peringatan tersebut tetap diperingati selama beberapa dekade.
"Tujuan saya bergabung dalam unjuk rasa hari ini adalah untuk memperingati 59 tahun proklamasi kemerdekaan bangsa Papua Barat yang dianeksasi oleh Indonesia," katanya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari SBS.
Baca Juga: Viral Azan 'Hayya Alal Jihad', Ketua MUI: Nabi Tak Pernah Mengubah Redaksi Azan, Bahkan saat Perang
Beberapa orang Papua menganggap pemungutan suara tahun 1969 tidak adil dan mengatakan bahwa intimidasi digunakan untuk mempengaruhi hasil yang ditolak Jakarta.
Aksi unjuk rasa itu terjadi setelah para pemimpin kemerdekaan Papua Barat mendeklarasikan pemerintahan sementara yang baru, mengintensifkan dorongan selama puluhan tahun untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Deklarasi kemerdekaan tersebut dilakukan di tengah dugaan meningkatnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat baru-baru ini.
Baca Juga: Anak Sulung Tri Rismaharini Protes Soal Spanduk sang Ibu Berdampingan dengan Machfud Arifin
Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) membentuk konstitusi baru pada hari ini, saat wilayah Indonesia paling timur tersebut mendeklarasikan hari kemerdekaan mereka yang baru.
Kontrol Indonesia atas dua provinsi tersebut telah lama menjadi penyebab ketegangan di antara penduduk asli, dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade.
Tapi kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat telah memperkuat tuntutan baru untuk kemerdekaan, mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada hari ini.
Baca Juga: Perlu Perhatian Pemerintah, Jumlah Warga Miskin di Kota Bekasi Bertambah 37 Persen
Kelompok itu telah mengangkat tokoh pemimpin kemerdekaan Papua Barat yang berada di pengasingan di Inggris, Benny Wenda menjadi presiden sementara.
Pemerintahan sementara yang baru dideklarasikan tersebut bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan.
Setelah berhasil melaksanakan referendum kemerdekaan, ULMWP akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia.***
