Network
PR BEKASI - Ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tanggal 1 Desember kemarin, diwarnai oleh pernyataan kontroversial Papua Barat yang mendeklarasikan kemerdekaannya.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Republik Papua Barat dengan mencalonkan Benny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Tanah Air, Rocky Gerung turut mengomentari polemik yang terjadi di wilayah timur Indonesia ini.
Baca Juga: Bicara Soal Korupsi, Sujiwo Tejo: Mau ICW Didobelin Sampai Seribu, Jalan Tikusnya Akan Selalu Ada
Rocky Gerung menilai hal tersebut terjadi karena pintu percakapan formal dengan pemerintahan telah tertutup.
"Istana gak mau buka peluang itu, maka hukum-hukum sosiologi mulai bekerja yaitu apa yang tidak bisa diuraikan dengan pikiran akan diselesaikan di jalanan," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Bahkan Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Istana harus berterimakasih kepada Papua Barat karena telah menunjukkan realitas permasalahan yang terjadi di Tanah Air.
Baca Juga: Kediaman Ibunda Mahfud MD Didatangi Kelompok FPI, Henry Subiakto: Teror yang Salah Sasaran
"Pemerintah harus berterima kasih karena dengan ekspresinya itu kemudian mereka memberikan sinyal yang kuat pada pemerintah bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi," tuturnya.
Rocky Gerung juga menyuruh beberapa menteri agar sigap dalam menanggapi hal ini supaya presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pada akhirnya bisa sadar dengan kondisi Indonesia saat ini.
"Keadilan yang tidak tiba di tanah Papua itu, mesti betul-betul secara bijak diuraikan terutama oleh Menteri Pertahanan (Menham), Menko Polhukan, dan Menteri dalam Negeri, mereka mesti tunjukkan kepada Jokowi supaya paham bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja," ucapnya.
Baca Juga: Jasad Perempuan Ditemukan dalam Koper di Arab Saudi, Polisi: Benar Ia Warga Tangerang
Dalam menangani kasus ini, Rocky Gerung mengingatkan pemerintahan Indonesia harus berhati-hati.
"Jadi soal itu sebetulnya yang mesti dibaca secara cepat oleh intelijen, supaya operasi-operasi kekerasan itu harus betul-betul memperhatikan nilai HAM," tuturnya.
Karena menurutnya, sekali saja pemerintahan melakukan pelanggaran HAM di Papua, maka Papua dapat betul-betul merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Juga: Tahun Kerbau Logam 2021 Diprediksi Cocok untuk Menjalin Hubungan dan Keberuntungan bagi 5 Shio Ini
"Sekali tergelincir pada pelanggaran HAM, seluruh dunia akan kembali menselebritikan tuntutan independen dari masyarakat Papua, dan bagi forum Internasional itu ada hak untuk menentukan nasib sendiri yang disebut bagian dari hak asasi sebuah bangsa itu," ucapnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menyoroti soal kekecewaan warga Papua dengan kemaslahatan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh presiden Jokowi di Pilpres 2019.
"Kan mestinya gak terjadi hal itu di Papua, padahal Jokowi belasan kali bolak-balik ke Papua selama Pilpres, kalau begitu, apa yang dia janjikan sebetulnya sehingga tidak masuk di dalam hati nurani masyarakat Papua itu," tuturnya.
Baca Juga: Kabar Terkini Letusan Gunung Semeru: Satu Orang Dikabarkan Hilang Saat Evakuasi
Rocky Gerung juga menganggap kejadian ini adalah sebuah ironi karena baru saja di Pilpres 2019 Jokowi mendapat suara penuh di Papua namun kenyataannya malah berkebalikan selang satu tahun berjalan.
"Sebenarnya kan ini sebuah ironi kalau kemarin pada Pilpres 2019 di Papua Presiden Jokowi menang telak tapi kemudian sekarang di tengah perjalanan orang Papua minta memisahkan diri," ucapnya.
Perlu diketahui, ULMWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Baca Juga: Polri Catat Kejahatan Siber per November 2020 Mencapai 4.250 Kasus
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
Menurut ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.
Baca Juga: Pegang Roda Pemerintahan, Benny Wenda: Republik Papua Barat Akan Jadi Negara Hijau Pertama di Dunia
Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.
"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal," ucapnya.
Terkait peristiwa deklarasi kemerdekaan Papua Barat, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak istana.***
