Network
"Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial. Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua," katanya.
Menurut dia, adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda.
Dia menjelaskan, jika pemerintah masih gunakan model pendekatan yang sama maka tidak akan ada perubahan lebih baik dan tuntas bagi Papua.
Baca Juga: Kuasa Hukum Sebut Penangkapan Maaher Janggal dan Ada Diskriminasi, Polri: Sudah Sesuai Prosedur
"Karena itu dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden," kata Sukamta.
Sukamta menilai, Papua adalah Indonesia, karena itu menyelesaikan masalah di wilayah tersebut tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua.
Dia menilai, selama ini pendekatan pemerintah terkesan hanya pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat di Papua hanya sekedar pendekatan kekuasaan dan ekonomi saja.
Baca Juga: Cuitan Lamanya Viral Lagi Usai Perseteruan dengan Nikmir, Ustaz Maheer Akhirnya Ditangkap Polisi
Sehingga, dirinya menilai perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa sehingga bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama.
Dia juga kembali mengingatkan agar Pemerintah tidak menganggap enteng isu deklarasi Papua Barat Merdeka karena ibarat bibit api kecil, jika ada di dalam sekam akan sangat berbahaya.
