Network
PR BEKASI - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, pihaknya akan menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok yang mengganggu ketertiban bangsa.
Menurutnya, ormas yang kerap membuat dan menyebarkan berita bohong dan hasutan patut ditindak tegas dan dipidanakan atas nama menjaga kebinekaan Indonesia.
"Tindak pidana ini, selain dapat merusak rasa nyaman masyarakat juga dapat merobek-robek kebhinekaan kita, karena menggunakan identitas sosial apakah suku atau agama. Tidak boleh! Negara ini dibangun dari kebhinekaan," ujar Fadil Imran.
Baca Juga: Cek Fakta: Disebut Berseberangan dengan Pemerintah, Ketua Komnas HAM Kabarnya Adalah Boneka Cendana
Melihat sikap pihak kepolisian tersebut, Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid mengatakan bahwa TNI dan Polri seharusnya memang tak perlu gamang dan ragu dalam menindak tegas pengganggu NKRI.
Tni Polri tdk boleh gamang ragu harus tegas dan harus menang melawan siapapun dg alasan apapun yg ingin mengganggu keselamatan Nkri Membikn gaduh sbgmn Allah berfirman Surat Al Ahzab 60-61.— Muannas Alaidid (@muannas_alaidid) December 11, 2020
"TNI-Polri tidak boleh gamang ragu harus tegas dan harus menang melawan siapapun dengan alasan apapun yang ingin mengganggu keselamatan NKRI, membikin gaduh sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al Ahzab 60-61," cuit Muannas Alaidid, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @muannas_alaidid, Sabtu, 12 Desember 2020.
Baca Juga: Mahfud MD: Tugas Kami Adalah Menjaga Keutuhan dan Persatuan Bangsa Indonesia
"Sesungguhnya jika tidak berhenti, orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan Kamu (untuk memerangi) mereka. Lalu mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar (Alahzab 60-61)," sambungnya.
Di samping itu, Fadil Imran mengatakan, salah satu tugas Kapolda adalah menjaga ketertiban dan keteraturan sosial di masyarakat dengan menindak tegas ormas maupun kelompok tersebut.
"Adalah tugas Kapolda untuk menjamin yang namanya ketertiban dan keteraturan sosial tersebut, social order, supaya masyarakat bukan hanya merasa aman, tapi dia juga merasa nyaman," katanya.
Baca Juga: Kecewa Lantaran Belum Ada Listrik, Satu Kampung Pilih Golput di Pilkada Kalimantan Barat
Salah satu efek positif dari diterbitkannya kelompok maupun ormas tersebut adalah pulihnya iklim investasi yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
"Supaya iklim investasi ini bisa hidup, economic development need law and order, jadi pembangunan ekonomi ini butuh kepastian hukum dan butuh keteraturan, butuh ketertiban supaya investasi bisa datang. Jadi hukum harus ditegakkan," ujarnya, dikutip dari Antara.
Dia menegaskan tidak boleh ada organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok yang boleh menempatkan dirinya di atas negara.
Baca Juga: Tak Mau Ada Provokator Kegaduhan, HRS Minta Polda Metro Jaya Tak Kerahkan Kekuatan Berlebihan
Di lokasi yang sama, Fadil Imran menegaskan tidak boleh ada organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok yang boleh menempatkan dirinya di atas negara.
"Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara, apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana," ujar Fadil.
"Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun," sambungnya.
Baca Juga: Siap Datangi Polda Metro Jaya Hari Ini, HRS: Saya Tunjukkan Bahwa Kita Warga Negara yang Patuh Hukum
Fadil pun menegaskan tidak ada pilihan lain selain penegakan hukum terhadap ormas maupun kelompok yang melakukan tindakan tersebut.
"Jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Tidak ada gigi mundur, ini harus kita selesaikan." ujarnya.***
