Network
PR BEKASI - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk menjadi menteri di kabinetnya guna mengatasi berbagai masalah HAM di Papua saat ini.
Menurutnya, pengisian salah satu kursi menteri dengan orang asli Papua adalah salah satu cara agar masalah di Papua yang berbuntut panjang hingga detik ini bisa terselesaikan.
"Sederhana saja masalah Papua itu, hanya kemauan dari politik presiden, orang Papua itu banyak yang pintar pak Presiden Jokowi, satu menteri saja kamu tidak kasih, bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah Papua," ucapnya.
Baca Juga: Menlu Nanaia Mahuta Sebut Selandia Baru Bersedia Damaikan Perselisihan China-Australia
Menurutnya jika memang benar negara ini memiliki moto Bhineka Tunggal Ika, seharusnya, kata dia, ada orang asli Papua yang berkulit hitam, berambut keriting, dan melanesia di dalam kabinetnya presiden Jokowi.
"Kalau saya ditanya presiden Jokowi, bagaimana bisa menyelesaikan masalah Papua, dia presiden dari 30an menteri itu, orang papua kulit hitam rambut keriting tidak ada, jadi yang rasis itu siapa," tuturnya.
Natalius Pigai ingin setidaknya ada satu menteri orang asli Papua yang menjabat di kabinet Jokowi saat ini seperti di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Tidak Ada Pesta di Malam Tahun Baru, Polisi Kerahkan 8.179 Personel untuk Amankan Ibu Kota
"Kayak dulu SBY itu loh, SBY ada Freddy Numberi mantan Menteri KKP dan banyak dia, di dalam lingkaran Istana juga banyak, itu baru namanya NKRI, lalu ada menteri peranan wanita dulu, sekarang mana?," ucapnya.
Oleh karena itu dirinya menilai seorang Jokowi seharusnya bisa lebih integratif dalam nilai budaya di lingkungan kabinetnya.
"Seorang presiden yang tidak bisa memikirkan kebhinekaan bangsa, bagaimana mau ingin bangun Indonesia yang lebih integratif dalam ideologi, dalam nilai budaya, dalam ekonomi, dalam berbagai aspek, ini saya kasih pesan ke presiden," tuturnya.
Baca Juga: Untuk Pertama Kalinya, Senator AS Akhirnya Akui Joe Biden sebagai Presiden Terpilih AS
Lebih lanjut Natalius Pigai pun menyampaikan tiga poin penting agar masalah di Papua ini dapat terselesaikan terlepas dari menteri yang nantinya bisa diisi oleh orang Papua.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Rabu, 16 Desember 2020, menurutnya pendekatan militer yang selama ini diterapkan di tanah Papua kurang efektif.
"Yang pertama, pendekatan militer sudah meninggalkan berbagai kejahatan kemanusiaan, tolong dievaluasi," ucapnya.
Baca Juga: Diduga Mabuk, Artis Salshabilla Adriani Terlibat Kecelakaan Beruntun di Kawasan Kemang
Lalu masalah kesejahteraan juga, Natalius Pigai meminta segera dituntaskan jangan ditunda-tunda lagi.
"Pendekatan kesejahteraan juga tidak pernah tuntas, mohon dituntaskan," tuturnya.
Yang terakhir, dirinya juga meminta agar pemerintahan tetap menjaga pandangan-pandangan Luar Negeri terhadap buruknya hubungan politik Papua dengan Jakarta.
Baca Juga: Novel Baswedan: Ketika Penegak Hukum Korupsi, Maka Semua Masalah dan Kejahatan Akan Terjadi
"Dunia ini juga menginginkan sebuah proses dinamika demokrasi yang bertanggungjawab di dunia internasional, khususnya relasi antara Jakarta dengan Papua, harus juga berpikir di dalam kerangka itu juga," ucapnya.
Menurutnya, hingga detik ini, banyak penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua tidak maksimal karena terbentur masa pandemi Covid-19, yang disebut beberapa peneliti sebagai alasan yang "tidak masuk akal".
Pegiat HAM Papua menilai kasus kekerasan di Papua dan Papua Barat terus terjadi lantaran tidak adanya penerapan pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seperti yang diamanatkan Undang Undang Otonomi Khusus.***
