Network
Bentuk dukungan juga ditemui dari warganet yang membagikan foto berupa piring yang kosong usai menghabiskan makanan tanpa menyisakan sisanya sebagai limbah. Hal itu disebarkan ke media sosial dan menjadi bentuk kampanye yang mulai aktif di negara China.
Oleh karena itu, untuk memastikan pencegahan pemborosan makanan ini, rancangan UU tersebut diupayakan selesai pada Selasa lalu dan dibahas dalam sidang National People's Congress (NPC) atau Kongres Rakyat Nasional yang merupakan badan legislatif di negara itu.
Kepentingan dari rancangan UU ini juga dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan masyarakat dalam melestarikan sumber daya dan ramah lingkungan hingga pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan.
Baca Juga: Setahun Menginfeksi, Militer Chili Laporkan Kasus Covid-19 Pertama di Benua Antartika
Rancangan Pemerintah di semua tingkatan harus menjalankan kepemimpinan untuk mencegah pemborosan makanan, meningkatkan mekanisme kerja, menetapkan target, dan mengintensifkan pengawasan dan pengelolaan, sesuai dengan draf tersebut.
Diketahui bahwa Komite Tetap NPC mencantumkan besaran denda sekira 1.000 hingga 10.000 yuan atau sekira Rp2.1 juta hingga Rp21 juta.
Selain itu seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Xinhuanet, Rabu, 23 Desember 2020, disebutkan bahwa para penyedia layanan katering wajib membuat langkah dalam pengurangan limbah, baik dari sistem pembelian bahan, penyimpanan hingga proses makanan selesai.
Baca Juga: Alhamdulillah! Subsidi Kuota Internet bagi Siswa dan Guru Berlanjut di 2021, Segini Jumlahnya
Selain itu, mereka diwajibkan memasang poster anjuran agar tidak memesan makanan secara berlebihan serta dapat mendenda konsumen yang didapati membuang-buang makanan.
Kemudian bagi usaha makanan secara daring hingga agen perjalanan juga wajib mengingatkan konsumen agar dapat menghemat makanan.
