-
Senin, 13 Mei 2024 -
Network
-
Network
Hal ini bisa berupa dalam kebijakan yang lebih rinci hingga pelaksanaannya dapat berjalan di lapangan dengan baik.
Adapun contoh dari tindak lanjut itu, Sahroni mencontohkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Polri segera memproses dan memastikan bahwa pelaksanaan dari keputusan pemerintah dapat terlaksana dengan baik di berbagai daerah.
Baca Juga: Tak Hanya Kegiatannya, DPR Juga Dukung Pemerintah Larang Penggunaan Simbol FPI
Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah membubarkan dan melarang seluruh aktivitas FPI di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Rabu, 30 Desember 2020.
“Sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping, provokasi dan sebagainya,” kata Mahfud MD dikutip dari Antara.
Baca Juga: Pembubaran FPI Mirip Kebijakan Soeharto kepada PKI, Dandhy: Akan Selalu Ada yang Bertepuk Tangan
Mahfud menuturkan bahwa pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.
Mahfud MD menuturkan bahwa keputusan pelarangan aktivitas FPI berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014.
“Kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, maka dianggap tidak ada dan harus ditolak. Sebab, legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini,” ujar Mahfud.***
Editor: Puji Fauziah
Sumber: ANTARA
